KILASRIAU.com  – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Pekanbaru mendesak Gubernur Riau untuk segera mengevaluasi total kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau. 

Desakan ini disampaikan menyusul serangkaian kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah Riau sepanjang tahun 2025 dan dianggap sebagai bentuk kegagalan pengawasan ketenagakerjaan.

Tragedi demi tragedi menimpa para pekerja, termasuk insiden ledakan di PT Wilmar Dumai yang menewaskan pekerja, kasus tersengat listrik di PT PAA, serta meninggalnya pekerja rekanan Pertamina Hulu Rokan yang belum jelas hasil investigasinya. Selain itu, kasus penahanan ijazah oleh PT Sanel terhadap karyawan juga turut menjadi sorotan.

Ketua Umum HMI Cabang Kota Pekanbaru, Ragil Erlangga, mengecam keras lemahnya tanggung jawab aparat pemerintah terhadap keselamatan tenaga kerja. 

Ia bahkan mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Disnakertrans yang menyarankan korban membayar kepada perusahaan untuk mengambil kembali ijazahnya.

"Ucapan seperti 'kalau tak penuh ke atas, ya penuh ke bawah' dari seorang pejabat Disnakertrans bukan hanya tidak etis, tapi juga mencerminkan pembiaran terhadap praktik pemerasan. Ini sangat memalukan dan melukai rasa keadilan masyarakat," tegas Ragil.

Menurutnya, lemahnya pengawasan dan tindak lanjut dari instansi terkait terjadi meskipun Wakil Menteri Ketenagakerjaan telah dua kali turun langsung ke Riau dan turut didampingi oleh Gubernur.

"Kalau bidang pengawasan Disnakertrans benar-benar bekerja dengan serius, masalah-masalah ini seharusnya bisa dicegah atau ditangani dengan lebih baik," ujarnya.

HMI Cabang Pekanbaru menuntut agar Gubernur segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Disnakertrans Riau, khususnya pada sektor pengawasan dan pelayanan pengaduan. HMI juga menyatakan siap menggelar aksi bersama rakyat dan buruh apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

"Kami ingin tegaskan: buruh bukan budak, dan ijazah bukan alat tekan industri kepada rakyat yang telah bersusah payah menempuh pendidikan. Nyawa pekerja tidak bisa dikorbankan demi keuntungan kapital semata," pungkas Ragil.

HMI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu ketenagakerjaan dan memperjuangkan hak-hak rakyat demi terciptanya Riau yang adil, manusiawi, dan beradab.