KILASRIAU.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan langkah proaktif dalam mengatasi persoalan lahan masyarakat yang berada di kawasan hutan. 

Bupati Indragiri Hilir, Herman, melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Raja Juli Antoni, di Jakarta, dalam rangkaian kunjungan kerja kepala daerah se-Provinsi Riau yang dipimpin oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Herman menyampaikan sejumlah usulan strategis, termasuk permohonan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan daerah, seperti jalan akses menuju lokasi batalyon ketahanan pangan nasional dan beberapa ruas jalan kabupaten yang selama ini terkendala status kawasan.

"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di daerah bisa berjalan tanpa mengorbankan masyarakat. Banyak warga yang sudah puluhan tahun menetap dan menggarap lahan, namun secara hukum masih berada dalam kawasan hutan. Ini yang ingin kami cari solusinya bersama pemerintah pusat," ujar Bupati Herman.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap upaya percepatan pembangunan daerah. Salah satunya melalui penyelarasan kebijakan tata ruang dan infrastruktur.

"Kami tidak hanya membawa persoalan, tetapi juga membawa solusi. Misalnya, dengan data yang telah kami siapkan untuk identifikasi dan verifikasi lapangan. Kami juga siap mendukung program strategis nasional, seperti sekolah rakyat dan peningkatan konektivitas jalan daerah," tambahnya.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Gubernur Riau dengan para Bupati dan Wali Kota se-Riau, sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor: 0.0.0.7.2.4./Bapedda/2025/1906.

Bupati Herman turut didampingi sejumlah pejabat dari lingkungan Pemkab Indragiri Hilir, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUTR, serta Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Inhil.