Suara Petani Inhil : Pemerintah Jangan Tutup Ekspor Jika Ingin Melihat Masyarakat Sejahtera
KILASRIAU.com - Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mayoritas adalah petani kelapa. Dimana, hampir 70 persen masyarakatnya hidup dari hasil kebun kelapa.
Hari ini harga kelapa mulai berpihak kepada petani. Oleh karena itu, masyarakat Inhil berharap tidak ada larangan atau ekspor kelapa sampai ditutup oleh Pemerintah.
Ketua PPWI Inhil Rosmely angkat bicara. Menurutnya, adanya ekspor kelapa menjadi pilihan bagi petani di Inhil dalam menentukan kemana mereka ingin menjual dengan harga yang sesuai.
- PMI Inhil Gelar Rapat Kerja 2026, Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan
- Kemnaker Transformasikan BPVP Jadi Mini Campus yang Adaptif dan Modern
- Ekspose Percepatan Pembangunan dan Manajemen Talenta ASN, Bupati Inhil Dorong Pengembangan Karier Berbasis Kompetensi
- Nawakara Perkuat Kapabilitas Rescue dan Jejaring Global melalui Partisipasi dalam 2nd Mission of Light Challenge di China
- Jelang Penutupan MagangHub Batch III, Kemnaker Imbau Peserta, Mentor, dan Operator Lengkapi Tahapan Akhir
"Kita minta jangan sampai ada larangan atau penutupan ekspor. Kita tentu berharap harga kelapa terus membaik, sehingga petani di Inhil sejahtera," ucap Mely sapaan Akrabnya, Minggu 27 April 2025.
Hal senada juga diungkapkan Burhanuddin seorang petani kelapa Inhil. Berharap harga kelapa bisa stabil dan berpihak.
"Kami berharap agar harga kelapa ada acuan dan menjadi ketetapan pemerintah, sebagaimana harga TBS sawit. Jika sawit mengacu pada harga pasaran cpo, maka seharusnya harga kelapa bulat harus mengacu pada harga minyak kelapa mentah (cno). Harga kopra sekarang sudah diatas 24 rb perkg. Ekspor kelapa akan ditutup ini menurut kami hanya pengulangan permintaan pihak tertentu disaat harga bahan baku kelapa naik, "terang Burhanudin yang juga merupakan pemerhati Kelapa Inhil.
Beredar kabar menguat dugaan ada permainan harga kelapa selama ini. Sehingga mencuat wacana untuk menutup Ekspor kelapa.(**)

Tulis Komentar