Bupati Indragiri Hilir Hadiri Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan 2 Tahun 2025
KILASRIAU.com - Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, hadir dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan 2 Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Inhil.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Iwan Taruna, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Inhil, kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil, serta para tamu undangan lainnya.
- Sampai dengan Bulan Oktober 2025 Imigrasi Kalbar hasilkan PNBP sebesar 74,3 Milyar
- Sekda Inhil Tantawi Jauhari Buka Kegiatan Pengembangan Kapasitas Anggota TRC BPBD 2025
- Bupati Inhil Lantik 19 Pejabat Administrator dan Pengawas, Tekankan Kinerja Serta Integritas ASN
- Bupati Inhil Lantik 19 Pejabat Administrator dan Pengawas
- DWP Inhil Taja Sosialisasi AD dan ART Merupakan Hasil Musyawarah Nasional DWP
Agenda rapat tersebut adalah penyampaian pidato pengantar Bupati Indragiri Hilir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Inhil Tahun 2025.
Bupati H. Herman menyampaikan bahwa kondisi neraca keuangan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 tidak dalam keadaan baik, yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Inhil tidak mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
"Kami telah merencanakan beberapa strategi guna memastikan belanja prioritas dan kinerja layanan pemerintah tetap terlaksana dengan baik." ujar Bupati Herman.
Bupati memberikan catatan khusus kepada jajaran birokrasi Pemerintah Daerah. Ia mendorong para Pimpinan OPD, Kepala Bagian, serta Pejabat Struktural dan seluruh ASN di setiap tingkatan untuk meningkatkan kualitas layanan.
"Tidak hanya terletak pada administrasi yang tercatat, tetapi juga pada pencapaian kinerja yang berdampak positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah, yang dirasakan nyata oleh masyarakat."katanya
Bupati H. Herman menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
"Setiap OPD harus proaktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat." Tambahnya.

Tulis Komentar