Bupati Indragiri Hilir Hadiri Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan 2 Tahun 2025
KILASRIAU.com - Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, hadir dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan 2 Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Inhil.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Iwan Taruna, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda Inhil, kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil, serta para tamu undangan lainnya.
- PMI Inhil Gelar Rapat Kerja 2026, Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan
- Kemnaker Transformasikan BPVP Jadi Mini Campus yang Adaptif dan Modern
- Ekspose Percepatan Pembangunan dan Manajemen Talenta ASN, Bupati Inhil Dorong Pengembangan Karier Berbasis Kompetensi
- Nawakara Perkuat Kapabilitas Rescue dan Jejaring Global melalui Partisipasi dalam 2nd Mission of Light Challenge di China
- Jelang Penutupan MagangHub Batch III, Kemnaker Imbau Peserta, Mentor, dan Operator Lengkapi Tahapan Akhir
Agenda rapat tersebut adalah penyampaian pidato pengantar Bupati Indragiri Hilir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Inhil Tahun 2025.
Bupati H. Herman menyampaikan bahwa kondisi neraca keuangan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 tidak dalam keadaan baik, yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Inhil tidak mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
"Kami telah merencanakan beberapa strategi guna memastikan belanja prioritas dan kinerja layanan pemerintah tetap terlaksana dengan baik." ujar Bupati Herman.
Bupati memberikan catatan khusus kepada jajaran birokrasi Pemerintah Daerah. Ia mendorong para Pimpinan OPD, Kepala Bagian, serta Pejabat Struktural dan seluruh ASN di setiap tingkatan untuk meningkatkan kualitas layanan.
"Tidak hanya terletak pada administrasi yang tercatat, tetapi juga pada pencapaian kinerja yang berdampak positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah, yang dirasakan nyata oleh masyarakat."katanya
Bupati H. Herman menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.
"Setiap OPD harus proaktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat." Tambahnya.

Tulis Komentar