Tualang, KILASRIAU.com – Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Siak, Arif Aditya, kembali menjadi sorotan publik. Ia dituding mengabaikan kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang telah rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Salah satu ruas jalan utama, yakni Jalan Jaya Perkasa atau dikenal warga sebagai Jalan Kesehatan mengalami kerusakan serius hingga separuh bahu jalan amblas.

Kondisi tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga membahayakan pengguna jalan, terutama anak-anak sekolah dan pasien yang hendak menuju Puskesmas. Jalan itu merupakan jalur vital yang menghubungkan pemukiman dengan fasilitas publik.

"Anak-anak kami lewat sini tiap hari buat ke sekolah. Sudah bertahun-tahun kondisi jalan begini. Apa harus tunggu ada korban dulu baru diperbaiki?" ucap seorang ibu-ibu saat ditemui Kilasriau.com di lokasi, Rabu (16/4/2025).

Kekecewaan warga semakin dalam lantaran tidak adanya langkah konkret dari pihak Dinas PUPR, khususnya bidang Bina Marga, dalam merespons keluhan masyarakat. Padahal, jalan tersebut merupakan akses utama yang semestinya menjadi prioritas pembangunan infrastruktur.

Sigit Eko Purnomo, tokoh pemuda Tualang sekaligus Ketua KNPI Kabupaten Siak, menilai pengabaian ini sebagai bentuk kelalaian dan minimnya komitmen dari pejabat terkait.

"Kami sudah jenuh dengan janji-janji. Yang kami butuhkan adalah tindakan nyata. Kami mendesak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban dari saudara Arif Aditya," ujar Sigit.

Ia juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap kinerja pejabat yang dianggap tidak memiliki integritas dalam mengemban tugas publik.

Desakan agar Pemkab Siak, terutama Bupati Alfedri, segera turun tangan pun kian menguat. Masyarakat berharap adanya langkah cepat dan terukur untuk menyelesaikan persoalan ini sebelum menimbulkan korban atau dampak sosial yang lebih besar.

Hingga berita ini diterbitkan, Kilasriau.com masih berupaya menghubungi Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Siak, Arif Aditya, untuk mendapatkan klarifikasi dan tanggapan resmi.