KILASRIAU.com  – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 di Aula Bappeda Inhil, Senin (24/3) pagi.

Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang telah dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga forum konsultasi publik dan forum lintas perangkat daerah. Berbagai usulan yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) menjadi bahan utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia menyoroti peran perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Inhil dan menegaskan pentingnya keterbukaan serta kejujuran perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak.

"Kami berharap adanya transparansi dan kepatuhan dari perusahaan dalam membayar pajak," ujar Bupati Herman.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif melalui berbagai mekanisme, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Inhil.

Musrenbang RKPD ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Ketua DPRD Inhil, Penjabat Sekretaris Daerah Inhil, Kepala Bappeda, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Inhil, serta Kepala Bappeda Provinsi Riau yang bergabung secara virtual. Selain itu, turut hadir Kepala Bappeda dari beberapa kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dan Kabupaten Tebo dari Provinsi Jambi.