KILASRIAU.com  - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) terkait pemasangan portal di Jalan Lintas Rengat - Tembilahan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Inhil ini dipimpin langsung oleh Bupati Inhil, H. Herman, SE, MT, didampingi Wakil Bupati Yuliantini, Sabtu (22/03/2025). 

Turut hadir dalam rakor ini Pj Sekda Inhil, Dandim 0314/Inhil, Kasat Intel Polres Inhil, Asisten II, para OPD terkait, Camat Kempas, Camat Tempuling, Camat Keritang, para kepala desa, serta perwakilan perusahaan batubara dan CPO (Crude Palm Oil).

Dalam rapat tersebut, Bupati Inhil Herman menegaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat angkutan batu bara dan CPO yang melebihi kapasitas. Ia juga menawarkan kepada pihak perusahaan untuk memanfaatkan stockpile bekas PT Riau Bara Harum (RBH) sebagai lokasi alternatif penyimpanan sementara.

"Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur jalan tetap terjaga. Oleh karena itu, kami menawarkan opsi pemanfaatan stockpile bekas PT Riau Bara Harum sebagai solusi," 

"Kami juga meminta pihak perusahaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa yang dilalui angkutan berat serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat," ujar Bupati Herman.

Selain itu, Bupati Herman menginstruksikan dinas terkait untuk segera memasang portal guna membatasi kendaraan berat yang melintas di ruas jalan tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Yuliantini menyoroti kerusakan jalan yang semakin parah akibat tingginya volume kendaraan berat.

"Hampir 50 persen jalan di Inhil mengalami kerusakan berat akibat lalu lintas kendaraan berat. Ada sekitar 250 kendaraan yang beroperasi setiap harinya di jalur ini. Jadi selama ini, ke mana bapak-bapak semua? Jalan rusak ini sudah lama terjadi, tapi kontribusi perusahaan di mana?" tegas Yuliantini.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan harus berkomitmen dalam menjaga infrastruktur jalan dan berkontribusi dalam perbaikannya.

Rapat ini belum menghasilkan keputusan final, namun pemerintah meminta pihak perusahaan segera melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi terbaik guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mencegah kerusakan lebih lanjut.