KILASRIAU.com - Bupati Inhil Herman akan libatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal anggaran serta  penggunaan uang negara yang bersumber dari APBD Inhil.

Penegasan itu disampaikan Herman saat berpidato dalam agenda serah terima jabatan bupati Inhil tahun 2025-2030 pada rapat paripurna ke-7 masa sidang ke-2 di Gedung DPRD Inhil Senin,03/02/2025.

Herman menegaskan guna menjalankan pemerintahan yang bersih sesuai instruksi presiden Prabowo saat mengikuti reatret di Magelang beberapa waktu lalu, ia meminta agar komisi anti rasuah KPK dapat dilibatkan bersama Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)

"Kita minta KPK bersama APIP dapat berkoordinasi dalam melakukan pengawasan soal penggunaan APBD Inhil nantinya," pungkas Herman.

Herman menyebut keterpilihan dirinya merupakan amanat dari masyarakat Inhil, ia menegaskan kedepan roda pemerintahan Pemkab Inhil harus benar-benar berpihak kepada masyarakat dengan menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai keingan rakyat.

"Rumah dinas yang kita pakai berasal dari uang rakyat, mobil dinas yang kita gunakan juga berasal dari uang rakyat. Kita adalah petugas masyarakat,pelayan masyarakat. Oleh karena itu penting amanah ini untuk kita jaga," tukasnya.***