KILASRIAU.com  - Pj Bupati Inhil yang diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan setda Inhil, Junaidi Ismail menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2024, bertempat di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, rabu (22/05/2024).

Dengan mengangkat tema "Optimalisasi Pemanfaatan Data Terpadu dan Konvergensi Program Multisektor Untuk Peningkatan Akses Pelayanan Dasar", Rakor ini dibuka secara langsung oleh Pj Gubernur Riau, SF Haryanto.

Turut hadir dalam kesempatan ini, narasumber bapak Jaka Sucipta selaku direktur dana desa, insentif, otonomi khusus dan keistimewaan-DJKemenkeu (Via Zoom), bapak Adyawarman selaku Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan-Setwapres (Via Zoom) serta Bupati/Walikota se-prov. Riau dan Dinas terkait lainnya.

Pj Gubernur Riau SF Haryanto dalam sambutannya pada saat membuka rakor mengatakan, tingkat kemiskinan provinsi riau sebesar 6,68 persen atau 485,66 ribu jiwa, turun 0,10 persen poin dari maret 2022 dengan garis kemiskinan Rp. 658.611/kapita/bulan pada maret 2023.

Lebih lanjut diterangkan Pj Gubernur, terdapat 2 dari 12 kabupaten/kota diprovinsi riau yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi dibanding rata-rata naaional dan provinsi yaitu kabupaten kepulauan Meranti (22,98%) dan kabupaten Rokan Hulu (9,72%).

"Sementara itu tingkat kemiskinan exstrem di provinsi Riau sebesar 1,40% atau sebanyak 100,33 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2023 Satgas data P3KE  Kemenko PMK merilis estimasi angka kemiskinan extrem untuk provinsi Riau sebesar 0,67% atau 48,73 ribu jiwa, yang terdapat di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Meranti, Indragiri Hulu, Rokan Hulu dan Pelalawan," ujar Pj Gubernur.

Pemerintah Provinsi Riau lanjut Pj. Gubri telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan maupun melakukan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Program Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau diantaranya Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa, Bantuan Rumah Layak Huni, dan Bantuan Kemiskinan Ekstrem dalam bentuk bantuan sosial langsung kepada masyarakat miskin ekstrem.