JAKARTA — Dalam rangka mencarikan sumber dana yang bersumber dari APBN, Plt Bupati Kuantan Singingi Drs. H Suhardiman Amby, Ak.,MM mengunjungi Komisi VIII DPR RI, pada Senin (06/06/2022).

Pasalnya, Kabupaten Kuantan Singingi sangat membutuhkan suntikan dana. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini, khususnya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Kunjungan Plt Bupati Kuansing beserta rombongan dengan niat baik membangun negeri ini, disambut dengan baik oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt di Gedung DPR RI Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Drs. H Suhardiman Amby, Ak.,MM didampingi Plt Kepala BPBD H Yulizar M dan Plt Kabag Umum Novrion, S.Sos yang diwakili Analisis Kebijakan, Penasehat Ahli Tengku Zulmizan F Assegaf, SE.,MSi dan Dr. Viana Hanifa, MSi, berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan kucuran dana yang bersumber dari APBD Provinsi ataupun dari APBN.

“Kita akan berjuang maksimal, memperjuangkan dana baik bersumber dari APBD Provinsi Riau maupun APBN, khususnya untuk BPBD yang memang sangat dibutuhkan untuk penanggulangan bencana di daerah kita,” begitu kata Suhardiman Amby.
 
Suhardiman Amby mengatakan, bahwa sebelumnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) BPBD ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) sudah terbentuk di Kabupaten Kuansing. Yang mana struktur kelembagaan BPBD ini sudah terbentuk, tinggal lagi anggaran yang diperuntukkan untuk segala sesuatunya bagi BPBD Kuansing ini.

“Hal ini sangat diperlukan daerah. Terutama, Kabupaten Kuantan Singingi juga merupakan salah satu daerah yang rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, angin puting beliung dan sebagainya,” kata Suhardiman Amby menjelaskan.

Dalam hal ini, Suhardiman Amby berkesempatan mengajukan beberapa permohonan terkait perlengkapan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sesuai kebutuhan daerah Kabupaten Kuansing.

“Kita mengajukan beberapa kebutuhan kelengkapan alat untuk penanganan bencana di daerah kita ini sesuai standar minimal logistik dan peralatan penanggulangan bencana, misalnya untuk penanggulangan bencana banjir seperti mobil water treatment, mobil dapur umum, perahu karet lengkap, tenda pengungsian, tenda posko, tenda keluarga, helped, mobil pick up, mobil truck serbaguna, mobil ambulance BPBD dan lain sebagainya,” kata Suhardiman memaparkan.

Selain untuk penanggulangan banjir, Suhardiman Amby juga mengajukan perlengkapan untuk penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurutnya, kabupaten Kuansing selain sering terjadi bencana banjir, hutan di wilayah kabupaten Kuansing juga rentan terjadinya kebakaran.

“Untuk penanganan Karhutla kita butuhkan mobil komando pemadam kebakaran double gardan, mobil rescue double cabin, mobil tangki air atau water canon, motor trail, mesin pompa pemadam kebakaran, Karhutla mini striker, selang 1.5 inch x 30 meter, nozzle 1.5 inch, dan pakaian anti panas lengkap untuk pelindung diri petugas kita di lapangan,” kata Suhardiman Amby menyampaikan dengan rinci.

Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt menilai, terhadap apa yang disampaikan dan yang diusahakan oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) Bupati itu. Menurutnya, Suhardiman Amby adalah seorang pejabat kepala daerah yang sangat aktif dan peka dengan kebutuhan daerah dan masyarakatnya.

“Untuk kepala daerah, memang perlu sosok Bupati yang aktif seperti Plt Bupati Suhardiman Amby ini. Karena beliau merupakan pejabat yang aktif untuk rakyat,” begitu dikatakan Yandri Susanto.

Yandri Susanto yang seorang anggota DPR RI ini sangat menghargai usaha dan kerja keras atas kegigihan seorang Kepala Daerah yang memang berjuang untuk daerah dan masyarakatnya.

Dalam hal ini, Yandri berjanji akan membantu untuk mengomunikasikan dengan Kementerian yang merupakan mitranya di Komisi VIII DPR RI nantinya, terkait pengajuan permohonan kebutuhan Kuansing saat ini.

“Karena itikad baik dan keseriusan pak Suhardiman Amby ini, kita di Komisi VIII DPR RI akan membantu untuk komunikasikan dengan beberapa pihak kementerian, yang merupakan mitra di komisi ini, diantaranya dengan BNPB serta dengan Kementerian Sosial atau Kemensos RI yang tentu banyak peluang-peluang yang bisa dibawa ke daerah Kabupaten Kuansing nantinya,” begitu Yandri Susanto mengatakan.

“Kita tetap menggunakan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan undang-undang yang berlaku. Semua ini untuk kepentingan rakyat, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pak Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, karena sudah bisa hadir di Komisi VIII dan mudah-mudahan ada hasilnya untuk rakyat di Kuansing,” demikian kata Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt, menyampaikan.**