KILASRIAU.com - DPRD Kota Pekanbaru terus mengebut tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. Selasa (28/6/2022), DPRD menggelar Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Pelaksanaan APBD 2021. 

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM dan para anggota dewan lainnya. Sementara dari Pemko Pekanbaru diwakili Sekko Pekanbaru, HM Jamil, para Kepala OPD, para Camat serta Forkompimda. 

Sekko Pekanbaru, HM Jamil menyampaikan jawaban pemerintah terkait semua pandangan fraksi-fraksi. Untuk PAD Tahun 2021 tak tercapai, disebabkan beberapa hal. Di antaranya kondisi tahun 2021 masih Covid-19, sehingga PAD tak bisa maksimal diraih.

"Tapi kami melakukan terobosan, dalam meraih pajak. Intinya, realisasi pajak ini akan terus kami lakukan," katanya. 

Sementara mengenai serapan anggaran yang disampaikan tak maksimal, karena masih di tahun tersebut masih Covid-19, yang menjadikan pendapatan tak bisa maksimal. Ini tentunya berdampak atas realisasi pendapatan. 

"Mengenai tukin (tunjangan kinerja), honor RT RW dan imam masjid yang disampaikan, ini kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," tambahnya. 

Pandangan fraksi mengenai pengelolaan sampah, disampaikan HM Jamil, karena Pemko akan terus mengontrol kinerja pihak ketiga dan DLHK secara maksimal. Bahkan sudah dilakukan kampanye perpisahan sampah di Pemko Pekanbaru. 

"Tapi ke depannya, kami terus melakukan sinergi dengan semua stakeholder untuk penanganan sampah lebih baik lagi. Sejauh ini, kami Pemko sudah melakukan evaluasi dan akan menindaklanjutinya," paparnya. 

HM Jamil juga menerangkan, bahwa saat ini Pemko sedang melakukan secara intensif penanganannya. Baik normalisasi sungai, perbaikan drainase dan goro di setiap kecamatan. 

Selain itu juga, Pemko melakukan koordinasi dengan Pemprov dan Pusat mengenai anggarannya. Alokasi anggaran tahun 2021 untuk penanganan banjir, yakni Rp 9,9 miliar lebih di PUPR. 

"Kalau penanganan covid-19, Pemko sudah menganggarkan tahun 2021 Rp 65, 5 miliar lebih, untuk kesehatan. Upaya penanganan covid-19, sudah dilakukan vaksinasi dan sosialisasi," tambahnya seraya mengatakan, untuk Silpa tahun 2021 sebesar Rp 30 miliar lebih. Sebagiannya dari pendapatan yang tak bisa dibelanjakan untuk kegiatan lainnya. Seperti yang ada di RS Madani Pekanbaru. 

"Yang pasti, kami akan terus melakukan terbaik untuk masyarakat. Yang pasti, kami bekerja harus sesuai aturan," janjinya. 

Atas jawaban pemerintah ini, DPRD Pekanbaru menerimanya. Selanjutnya, DPRD Pekanbaru mengagendakan pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ini. 

"Apa yang sudah disampaikan Pemko Pekanbaru dalam Ranperda ini, kami harapkan ada perbaikan yang signifikan ke depannya. Terutama untuk masyarakat banyak," sebut Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM.***

Pimpinan DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM (kanan) di dampingi Sekko HM Jamil, saat membuka Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Pelaksanaan APBD 2021, Selasa (28/6/2022).

Para Kadis, Kaban dan Perwakilan OPD, saat menghadiri Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Pelaksanaan APBD 2021.

Juru bicara Fraksi Hanura Nasdem Krismat Hutagalung, menyerahkan berkas ke pimpinan DPRD, dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM, dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Pelaksanaan APBD 2021.

Sekko Pekanbaru HM Jamil membacakan Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Pelaksanaan APBD 2021 dalam Paripurna, Selasa (28/6/2022).

Pimpinan DPRD Pekanbaru dan Sekko HM Jamil berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Pelaksanaan APBD 2021.