Galeri Foto

Dalam Rangka Percepatan UHC Program JKN, Dinkes Inhil Gelar Rapat Koordinasi

Kilasriau.com - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui dinas Kesehatan kabupaten Inhil menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kamis (1/12/22).

Penyelenggaraan tersebut langsung dipimpin Bupati Inhil HM Wardan yang didampingi Ketua Komisi IV  DPRD kabupaten Inhil Samino serta perwakilan Kodim 0314 Inhil, Polres Inhil dan Kejaksaan Negri Tembilahan.

Kadinkes melalui Sekretaris Dinkes Inhil Wanhar menyebutkan bawa rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan tindak lanjut dari dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

"Untuk itu, dalam rangka percepatan Universal Health Coverage (UHC) kami mengundang seluruh instansi terkait yang ada di kabupaten Inhil. Karena sampai saat ini secara presentasi Kabupaten Inhil masih dalam peringkat 10 dari 12 kabupaten yang ada di Riau," kata Wanhar saat diwawancarai awak media.

Lebih lanjut, Sekretaris Dinkes Wanhar menuturkan sesuai dengan arahan Bupati Inhil HM Wardan, dinas Kesehatan bersama dengan BPJS Kesehatan dan seluruh dinas terkait akan berupaya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam rangka percepatan UHC 2024.

"Intinya kita nanti akan berbagi peran sesuai dengan SK percepatan serta menyebarkan surat edaran yang langsung ditandatangani Bupati Inhil HM Wardan. Kemudian kami juga akan melakukan rapat evaluasi secara berkala agar ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya serta informasi ini bisa sampai kepada masyarakat," jelasny.

Selain itu, Sekretaris Dinkes Wanhar menambahkan "Sesuai dengan arahan Bupati Inhil HM Wardan kami dinkes akan segera mungkin akan mengaktifkan sekretariat percepatan UHC. Fungsinya adalah untuk melakukan pemantauan secara berkala. Kemudian tim juga akan segera melakukan koordinasi dengan dinas Sosial,"

Ditempat yang sama kepala BPJS Kesehatan Tembilahan Fitriyah Kusumawati menyebutkan kegiatan hari ini merupakan bentuk upaya pemerintah kabupaten Inhil dalam pencapaian UHC seluruh masyarakat Inhil akan tercakup pembiayaan kesehatannya di program BPJS JKN yang diselenggarakan oleh negara.

"Seperti yang telah kami paparkan datanya tadi, Pemkab Inhil itu sudah mengalokasikan seratus empat puluh lima ribu penduduknya di tahun 2023. Semuanya itu nantinya akan dijamin kesehatannya melalui BPJS PBI Pemkab, kemudian untuk BPJS PBI JKN dua ratus dua belas ribu sekian ditambah dengan setmen-setmen lain maka di Inhil ini sudah 78,24% yang sudah di program ini," paparnya.

Ia juga menyebutkan untuk 21% nya sisanya itu di upayakan pada tahun 2023 nanti pemkab Inhil bersama dengan OPD lainnya untuk mengoptimalkannya serta dukungan dari BPJS Kesehatan.

"Maka dari itu kita berharap secepatnya kabupaten Inhil segera mencapai UHC, jadi sangat perlu dukungan seluruh masyarakat dan instansi terkait," harapnya.

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan rapat hari ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kabupaten Inhil masih berada di peringkat 10 dari 12 kabupaten di Riau. Untuk ini sangat perlu kerja keras bersama sehingga apa yang menjadi progam bisa terealisasi.

"Jadi ini benar-benar membutuhkan kerjasama dan kebersamaan kita sehingga apa yang menjadi program pelayanan kesehatan bagi masyarakat kita," ucapnya.

Disisi lain Bupati Inhil HM Wardan mengungkapkan bahwa tahun 2022 kabupaten Inhil memiliki jumlah 676.983 orang dengan jumlah ke peserta penduduk sebanyak pada bulan November 2022 yaitu
JKN kesehatan PBI JK 212.042, Peserta Bantuan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan didaftarkan pekerja (BP) yang pekerja pemda145.074, Penerima Upah (PPU) 117.862, PBPU mandiri 50.830, BP 3.876 sehingga yang sudah terdaftar JKN sebanyak 529.684 (78.24%) dan yang belum JKN sebanyak 147.299 (21.76%). yang harus dicapai pemkab Inhil dalam pencapain UHC sebanyak  98%.

"Oleh karena itu, kita sangat perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengwujudkan jaminan kesehatan semesta atau UHC di kabupaten Inhil, kita juga perlu memastikan ke peserta JKN khususnya PBI Pemkab dan pemerintah pusat secara maksimal bagi masyarakat dan harus dipastikan sasarannya tepat dan akurat. Jadi sangat perlu dilakukan verifikasi dan validasi data atau veripali secara rutin maupun secara berkala," ujarnya.

Lebih Lanjut bupati Inhil HM Wardan, menambahkan UHC yang ditargetkan diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan pencapain UHC masyarakat Indonesia dapat menerima jaminan kesehatan yang dapat di andalkan. Jika program ini dapat berjalan dengan baik maka program JKN bisa disebut berhasil.

"Untuk melalui rapat ini saya memerintahkan, mengintruksikan ataupun menegaskan kepada kita semuanya khususnya kepada pihak-pihak terkait untuk terus memperkuat sinergi sekaligus menyamakan presepsi dalam upaya pencapaian UHC yang telat ditargetkan," tegasnya.