KILASRIAU.com - Bertepatan di halaman Kantor Kejaksaan Negri melakukan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (9/03).

Kepala Kejaksaan Negri Tembilahan Rini triningsih mengatakan bahwa dalam rangka menuju perubahan yang lebih baik dalam hal meningkatkan integritas untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Indragiri Hilir.

"Tujuanya ialah untuk meningkatkan pelayanan yang ideal menuju WBK dan WBBM ini tentunya harus ada kerja sama dari pimpinan daerah serta instansi terkait," ucapnya.

Selain itu juga Kepala Kejaksaan Negri Tembilahan Rini triningsih menambahkan bahwa "ini semuanya butuh komitmen dan konsisten dengan apa yang telah kita tandatangani dalam fakta integritas ini, karena kita sebagai bangsa tetap menerima masukan dari masyarakat khususnya agar Kejaksaan menjadi lebih baik kita semua disini juga memerlukan dukungan dari pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir juga instansi terkait yang bekerjasama atau menjadi mitra kerja Kejaksaan untuk mewujudkan,"

Selanjutnya, Bupati Inhil HM Wardan mengatakan bahwa WBK dan WBBM dalam rangka mewujudkan bagaimana Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan wilayah yang bebas dari korupsi maka pemerintah Kabupaten sangat-sangat memberikan dukungan dan support.

"Saya menyampaikan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mulai dari pimpinan sampai aparat untuk senantiasa mendukung pelaksanaan pencanangan WBK dan WBBM ini karena kalau hanya sebatas pencanangan seperti ini saja, mungkin tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kerjasama dari semua pihak maka selaku pimpinan di daerah ini saya menegaskan kepada jajaran pertama agar secara sungguh-sungguh dan konsisten dan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan agar apa yang dicanangkan di zona integritas yang bebas dari korupsi ini betul-betul dapat terwujud sebagaimana yang menjadi tujuan yang tadi setelah disampaikan," jelasnya.

Adapun 6 area perubahan tersebut ialah Manajemen perubahan, Penguatan Ketatalaksanaan, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Penguasaan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.(Sr)