KUANTAN SINGINGI, Riau (KilasRiau.com) — Polemik pelayanan di SPBU Koto Gunung, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, kini tidak lagi berhenti pada keluhan sejumlah warga di lapangan. Persoalan tersebut telah bergeser ke ruang digital dan memantik percakapan publik yang jauh lebih luas. Kamis (8/10/2026).

Kolom komentar pada unggahan TikTok portal berita Kilasriau terkait pemberitaan “Antrean BBM di SPBU Koto Gunung Kuansing: Ketika ‘Izin Atasan’ Lebih Sakti daripada Nomor Antrean” berkembang menjadi ruang berbagi pengalaman bagi sejumlah pengguna.

Sejumlah komentar warga mengungkap pengalaman yang mereka klaim serupa: kendaraan tertentu disebut dapat memperoleh akses pengisian lebih cepat, sementara masyarakat umum harus bertahan dalam antrean.

Fenomena ini tentu belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika kesaksian dengan pola yang relatif serupa muncul berulang, persoalannya layak diperlakukan bukan lagi sebagai keluhan individual semata, melainkan sebagai indikator yang patut diverifikasi secara institusional.

Dari Keluhan Personal Menjadi Pertanyaan Publik

Ada setidaknya tiga persoalan yang muncul dari percakapan publik tersebut.

Pertama, penggunaan istilah “izin atasan”.

Jika benar terdapat kendaraan yang mendapatkan prioritas berdasarkan suatu izin tertentu, publik berhak mengetahui: siapa yang memberikan izin, apa dasar kewenangannya, kendaraan seperti apa yang dapat memperoleh prioritas, dan apakah mekanisme tersebut merupakan bagian dari SOP resmi.

Pertanyaan itu penting karena antrean BBM pada dasarnya merupakan mekanisme pelayanan yang harus memiliki aturan yang dapat dipahami pengguna.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang didahulukan.

Persoalannya adalah apakah dasar pendahuluan tersebut transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika memang terdapat kategori kendaraan atau pengguna yang memperoleh prioritas, kriterianya seharusnya jelas. Jangan sampai diskresi yang semestinya bersifat terbatas justru dipersepsikan masyarakat sebagai “jalur khusus”.

Kedua, aspek kemanusiaan dalam antrean.

Sejumlah komentar warga juga menyinggung kondisi masyarakat yang harus menunggu dalam waktu lama, termasuk keluhan mengenai anak-anak yang ikut berada dalam kendaraan ketika antrean berlangsung sejak pagi.

Di titik ini, persoalan pelayanan BBM tidak lagi hanya berbicara mengenai distribusi energi, tetapi juga mengenai bagaimana penyelenggara layanan memperlakukan konsumen.

Ketiga, munculnya tudingan mengenai “mafia BBM” atau permainan stok.

Istilah tersebut memang muncul dalam percakapan warganet. Namun, tudingan demikian tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai fakta jurnalistik tanpa bukti pendukung.

Justru karena itulah aparat dan regulator memiliki ruang untuk menjawabnya melalui pemeriksaan yang objektif.

Jika tudingan itu tidak benar, klarifikasi dan data dapat membantahnya.

Jika ditemukan pelanggaran, mekanisme penegakan hukum harus berjalan.

Dengan demikian, transparansi menjadi jalan keluar bagi kedua kemungkinan tersebut.

Junaidi: Viralitas Harus Dibaca sebagai Sinyal Sosial

Pengamat kebijakan publik dan tata kelola energi, Junaidi Affandi, menilai ramainya percakapan di media sosial perlu dibaca sebagai sinyal mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pelayanan.

“Ketika masyarakat memilih ruang media sosial untuk menyampaikan pengalaman pelayanan publik, itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan terhadap saluran pengaduan yang responsif dan dipercaya,” ujar Junaidi.

Menurutnya, komentar warganet memang tidak dapat langsung diposisikan sebagai alat pembuktian hukum.

Namun, kumpulan keluhan dengan pola yang serupa dapat menjadi petunjuk awal untuk melakukan verifikasi lapangan.

“Media sosial bukan pengadilan dan komentar netizen bukan putusan hukum. Tetapi ketika banyak orang menyampaikan pengalaman yang memiliki pola serupa, regulator tidak seharusnya mengabaikannya. Itu dapat menjadi early warning system,” tegasnya.

Junaidi juga menyoroti istilah “izin atasan” yang menjadi perhatian publik.

“Kalau memang ada izin tertentu, publik perlu mengetahui dasar aturannya. Kalau tidak ada dasar yang jelas, tentu wajar masyarakat mempertanyakan mengapa nomor antrean warga bisa dikalahkan oleh akses tertentu,” katanya.

Jangan Jadikan Viralitas sebagai Pengganti Investigasi

Di sinilah persoalan SPBU Koto Gunung membutuhkan respons yang lebih serius.

Viralitas tidak boleh menjadi hakim.

Tetapi viralitas juga tidak semestinya dianggap sekadar kebisingan media sosial.

Ia dapat menjadi alarm sosial yang menunjukkan adanya pertanyaan publik yang belum memperoleh jawaban memadai.

Karena itu, langkah yang lebih penting daripada sekadar perang komentar adalah membuka data dan melakukan pemeriksaan.

Beberapa hal yang dapat diverifikasi antara lain:

SOP pelayanan dan antrean BBM di SPBU Koto Gunung.

Dasar pemberian prioritas kepada kendaraan tertentu.

Identitas dan kewenangan pihak yang memberikan “izin atasan”.

Rekaman CCTV pada periode ketika dugaan praktik prioritas terjadi.

Data penyaluran BBM dan pola pengisian pada jam-jam tertentu.

Mekanisme pengaduan konsumen dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat.

Bila diperlukan, pemeriksaan oleh pihak regulator untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.

Jika seluruh prosedur ternyata telah berjalan sesuai aturan, data tersebut justru dapat menjadi jawaban paling efektif terhadap tudingan yang berkembang di media sosial.

Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, maka temuan tersebut harus ditindak sesuai ketentuan.

Dari TikTok Menuju Audit Publik

Kasus Koto Gunung menunjukkan satu perubahan penting dalam lanskap pengawasan publik.

Dulu, masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil hanya memiliki sedikit ruang untuk menyampaikan pengalaman.

Kini, satu pengalaman dapat direkam, diunggah, dikomentari, lalu diperkuat atau dibantah oleh pengguna lain dalam hitungan menit.

Ruang digital telah menjadi semacam sensor sosial.

Tetapi sensor sosial tetap membutuhkan verifikasi institusional.

Karena itu, pertanyaan terpenting bukan lagi:

“Mengapa kasus ini viral?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

“Apa yang akan dilakukan regulator setelah kasus ini viral?”

Jika tidak ada masalah, tunjukkan datanya.

Jika ada kesalahpahaman, jelaskan prosedurnya.

Jika terdapat pelanggaran, tindak pelakunya.

Dan jika memang ada mekanisme prioritas yang sah, buka dasar hukumnya kepada publik.

Sebab dalam pelayanan publik, transparansi bukan ancaman terhadap institusi. Transparansi justru merupakan cara paling sederhana untuk memulihkan kepercayaan.

Kasus SPBU Koto Gunung akhirnya tidak semata-mata tentang antrean BBM.

Ia menyentuh pertanyaan yang lebih besar: apakah setiap warga memperoleh pelayanan berdasarkan aturan yang sama, atau terdapat ruang diskresi yang belum diketahui publik?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup diberikan melalui klarifikasi verbal.

Publik membutuhkan prosedur, data, dan bukti.

Dan ketika sebuah persoalan telah menjadi percakapan publik, institusi yang berwenang memiliki kesempatan untuk mengubah viralitas menjadi momentum pembenahan.

Bukan dengan membungkam kritik.

Melainkan dengan menjawabnya secara terbuka.*(ald)