Kilasriau.com — Bupati Indragiri Hilir H. Herman,  bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima dan menyambut baik aspirasi yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Bersama Rakyat (AMBAR) dalam aksi di Kantor Bupati Indragiri Hilir, Senin (10/8/2026).

Aksi tersebut menyuarakan kondisi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya terkait harga kelapa yang dinilai masih rendah dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, AMBAR mendorong pemerintah untuk memperjuangkan harga kelapa yang lebih baik di tingkat petani, melakukan pembenahan tata niaga, memperkuat posisi petani serta memperhatikan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan perkebunan kelapa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Herman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memahami kondisi yang dihadapi masyarakat, khususnya petani kelapa. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus diperjuangkan.

Bupati Herman juga menegaskan bahwa Pemkab Inhil akan terus berupaya mencari solusi terbaik terhadap persoalan perkelapaan. Menurutnya, perjuangan meningkatkan kesejahteraan petani membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pelaku usaha serta masyarakat.

Ia mengatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dan menyampaikan kondisi petani kelapa di Inhil kepada pemerintah di tingkat provinsi maupun pusat. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan harga dan tata niaga kelapa mendapat perhatian serta dapat dicarikan solusi secara bersama.

Bupati Herman mengapresiasi penyampaian aspirasi AMBAR yang dinilai menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Ia berharap komunikasi dan sinergi antara pemerintah dengan mahasiswa serta masyarakat dapat terus terjaga dalam upaya memperjuangkan kepentingan petani kelapa.

“Kita menerima aspirasi ini dengan baik. Pemerintah daerah akan terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan petani kelapa. Namun, persoalan ini juga membutuhkan dukungan dan kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujar Herman.

Herman menambahkan, pemerintah daerah tidak hanya berupaya memperjuangkan persoalan harga, tetapi juga perlu melihat tata niaga dan keberlanjutan komoditas kelapa secara menyeluruh agar ke depan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indragiri Hilir.