KILASRIAU.com — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau resmi menandatangani Komitmen Indeks Efektivitas Pengendalian Intern Pemerintah (IEPK), Selasa (7/10/2025) di kantor BPKP Riau Pekanbaru.

Hal itu dilakukan sebagai langkah konkret dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam pengawalan program strategis daerah, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Bupati Inhil, H Herman menyampaikan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata dari sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.

Beberapa program strategis daerah yang menjadi fokus pengawalan bersama antara Pemkab Indragiri Hilir dan BPKP meliputi:

- Program ketahanan pangan dan perkelapaan

- Pembangunan Islamic Center

- Pembangunan Pelabuhan Roro di Parit 21 Tembilahan.

"Selain beberapa program tersebut diatas, pengawalan kolaboratif juga dilakukan terhadap berbagai pos dan kegiatan lain yang, berdasarkan hasil evaluasi, memerlukan pembenahan serta menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah," papar H Herman.

Sementara itu, Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Eventi Sihombing mengakui bahwa Bupati Kabupaten Inhil memiliki komitmen untuk membangun daerah melalui program strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah.

"Termasuk peningkatan PAD melalui perkelapaan lokal dan percepatan konektivitas kapal roro tujuan Batam. Selian itu juga ada pembangunan Islamik Center yang juga akan kita kawal bersama mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan," tutupnya.