KILASRIAU.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali melakukan rotasi dan pelantikan pejabat administrator serta pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah.

Bupati Indragiri Hilir,  Herman,yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil,Tantawi Jauhari, melantik dan mengambil sumpah jabatan 49 pejabat resmi dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts 570/IX/HK-2025 tanggal 23 September 2025.

Pelantikan tersebut mencakup jabatan strategis mulai dari camat, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, lurah hingga kepala unit pelaksana teknis (UPT) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Di jajaran kecamatan, Fitrianto, SKM., MARS. dipercaya menjabat Camat Gaung Anak Serka, Denny Sastryanto, S.Sos. sebagai Camat Tembilahan Hulu, serta Suhaimi, S.HI., M.H. sebagai Camat Batang Tuaka. Sementara itu, H. Ahmadi, S.Pd dilantik sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Inhil, dan Abdul Hadi, SE menduduki posisi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Inhil.

Beberapa pejabat lain juga menempati jabatan penting, di antaranya Dr. Masykur HZ, S.Pi., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Drs. Sutriadi sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan, Ricky Putra, S.STP., M.Si. sebagai Sekretaris Satpol PP, serta Faishal Shadik, S.HI., M.Si. sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Rotasi jabatan turut menyentuh posisi lurah. Robi Mardinus, S.KM. resmi dilantik sebagai Lurah Tembilahan Kota, sedangkan Nurhayati, S.H., M.H. menjadi Lurah Tanjung Pidada, Kecamatan Tempuling.

Di sektor kesehatan, beberapa pejabat juga menempati posisi baru. Ns. R. Meida Wanti, S.Kep. kini menjabat Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Tembilahan, Hj. Ratna Juwita, S.Tr.Kes. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Kesehatan Tembilahan, serta Rahma Welda, S.Tr.Keb. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Gudang Farmasi Tembilahan.

Sekda Tantawi Jauhari menegaskan bahwa mutasi dan pengangkatan pejabat merupakan bagian dari penyegaran birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap pejabat yang baru dilantik mampu bekerja maksimal, meningkatkan kinerja, menjaga integritas, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indragiri Hilir,” tegasnya.

Sekda juga menekankan bahwa promosi dan rotasi pejabat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kebutuhan organisasi. Hal ini menjadi upaya untuk mempercepat pencapaian program pembangunan daerah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.

“Jadilah pejabat yang mampu memberikan teladan, berinovasi, dan bersinergi dalam mewujudkan Indragiri Hilir yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sekda juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mendukung program pembangunan daerah. Menurutnya, jabatan yang diemban adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah maupun masyarakat.

“Jabatan adalah amanah. Jangan disalahgunakan, tetapi jadikan sebagai ladang pengabdian untuk masyarakat. Tugas utama kita adalah memberikan pelayanan terbaik bagi warga Inhil,” tambahnya.

Terakhir, ia kembali menekankan beberapa poin kunci kepada para pejabat yang baru dilantik:

1. Segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan mempelajari karakteristik tugas masing-masing unit;

2. Mengutamakan pelayanan publik sebagai prioritas utama;

3. Menjaga disiplin, transparansi, dan akuntabilitas dalam menangani tugas-tugas yang diemban;

4. Menjadi motor inovasi di unit kerjanya agar program pembangunan daerah dapat tercapai optimal.

Dengan pelantikan 49 pejabat administrator dan pengawas ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berharap terbentuk birokrasi yang lebih solid, responsif, dan inovatif dalam mendukung terwujudnya Indragiri Hilir yang semakin maju dan sejahtera. Kemudian para pejabat yang baru dilantik diminta untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, menyusun langkah strategis, dan mempercepat realisasi program pembangunan.