KILASRIAU.com, Banda Aceh – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh menyelenggarakan Entry Meeting Forum Sinergi Data Provinsi Aceh pada 26 Agustus 2025. 

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Bier Budy Kismulyanto, Kepala Kanwil DJBC Aceh menegaskan bahwa pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjaga kualitas data ekspor dan impor.

“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, menyelesaikan perbedaan data, serta memperkuat sinergi antarinstansi. Dengan data yang valid, kebijakan perdagangan dan dukungan terhadap ekonomi Aceh akan lebih optimal,” ujar Bier dalam sambutannya saat membuka kegiatan.

Acara ini dihadiri oleh Yan Gustiana, Statistisi Ahli Madya BPS, Hendri Achmad selaku Ketua Tim Diseminasi BPS bersama dua tim lainnya, Pringadi dari DJPB, serta Hendy Hadiyan perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh. 

Forum ini membahas pentingnya penyamaan persepsi antarinstansi dalam pemanfaatan data ekspor dan impor sebagai dasar kebijakan ekonomi serta optimalisasi penerimaan negara.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh, Asral Efendi, menjelaskan bahwa forum ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di antaranya peran DJBC sebagai produsen data ekspor dan impor, adanya kebutuhan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) terhadap data perdagangan dari DJBC, serta permasalahan ketidakakuratan data ekspor seperti anomali, kesalahan Daerah Asal Barang (DAB), anomali jumlah satuan, dan nilai devisa.

 Ia juga menambahkan bahwa forum ini menyoroti potensi tingginya shadow economy khususnya di Aceh, di mana beberapa komoditas seperti CPO tidak tercatat dalam neraca perdagangan daerah.

Selain itu, forum ini juga membahas pembentukan komunikasi antarinstansi pengguna data ekspor dan impor, pembahasan kebutuhan serta proses bisnis masing-masing pihak, penyusunan program kerja bersama, hingga penyelesaian apabila terjadi diskrepansi data. 

Melalui forum ini, Bea Cukai Aceh berharap tercipta ekosistem data yang transparan, akurat, dan mampu mendukung program strategis pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional.