Wabup Inhil Yuliantini Pimpin Apel Hari Otonomi Daerah
KILASRIAU.com - Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, pimpin apel Hari Otonomi Daerah ke 29 Tahun 2025.
Apel yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Inhil tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Inhil, Jumat (25/4).
Wabup Inhil, Yuliantini, mengatakan Hari Otonomi Daerah diperingati tiap tahun, momentum peningkatan kerjasama pusat dan daerah.
- PMI Inhil Gelar Rapat Kerja 2026, Perkuat Sinergi Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan
- Kemnaker Transformasikan BPVP Jadi Mini Campus yang Adaptif dan Modern
- Ekspose Percepatan Pembangunan dan Manajemen Talenta ASN, Bupati Inhil Dorong Pengembangan Karier Berbasis Kompetensi
- Nawakara Perkuat Kapabilitas Rescue dan Jejaring Global melalui Partisipasi dalam 2nd Mission of Light Challenge di China
- Jelang Penutupan MagangHub Batch III, Kemnaker Imbau Peserta, Mentor, dan Operator Lengkapi Tahapan Akhir
"Kerjasama pusat dan daerah dalam rangka untuk pemerataan pembangunan, perkuat integrasi nasional, dan daya saing daerah," kata Yuliantini saat bacakan pidato Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
"Indonesia adalah negara besar dengan Sumber Daya Alam dan potensi daerah melimpah, namun semua ini tak berarti tanpa kolaborasi solid antar tingkatan pemerintah," sambungnya.
Karena itu Yuliantini melanjutkan, sinergi pusat daerah merupakan sebuah keharusan dalam menggapai cita-cita bangsa.
"Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai komponen inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel," imbuh Wabup.
Partisipasi tersebut diperlukan untuk meingimplementasikan langkah strategis pemerintah meliputi, mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, pengelolaan sumberdaya air.
Selanjutnya pemerintahan yang berintegritas, mengembangkan kewirausahaan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang merata, reformasi birokrasi dan penegakkan hukum.

Tulis Komentar