KILASRIAU.com, Jakarta – Bupati yang di wakili Pj.Sekda Drs.H.Tantawi Jauhari secara lansung hadir Term Of Refrences (TOR) Focus Group Solution (FGS) yang dilaksanakan di Ruang Rapat SS 1-2, Bappenas Jl. Taman Suropati No.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) siang.

TOR FGS yang ditaja BAPPENAS RI turut mendampingi Pj.Sekda Inhil Kepala Dinas Perkebunan Sutarno Wandoyo, S.Sos, MH dan turut dihadiri Kementrian BPN/BAPPENAS, Kementrian Koordinator Bidang Pangan, Kementrian Keuangan, Kementrian Perindustrian, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Akademisi dan Lembaga Penelitian serta Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia, Himpunan Pengusaha Briket Arang Kelapa Indonesia dan Mitra Pembangunan lainnya.

Adapun tujuan penyelenggaraan FGS adalah untuk menemukan pilihan-pilihan solusi untuk penanganan beberapa isu yang dihadapi dalam hilirisasi kelapa, terutama terkait: 

1. Peningkatan jaminan penyediaan pasokan bahan baku di dalam negeri yang juga mampu menjamin kesejahteraan petani dan;

2. Pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan pasar dalam negeri untuk mendukung kesejahteraan petani dan peningkatan utilisasi industri sebagai bagian integral dalam pencapaian hilirisasi kelapa yang optimal.

Sementara itu, mewakili Bupati, Pj.Sekda Inhil yang didampingi Kadis Perkebunan dihadapan peserta rapat mengatakan 425.000 Ha kebun kelapa merupakan milik masyarakat. Sehingga harga kelapa sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat inhil. Dengan demikian menimbulkan banyak efek bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ia menambahkan, Produksi kelapa di Inhil 6 Juta Butir Per hari. Sementara kebutuhan industri dengan 5 perusahaan membutuhkan 5 Juta butir perhari dengan kapasitas produksi 2,8 – 3 juta butir per hari. Sehingga moratorium pengurangan ekspor ini bukan yang terbaik. Tapi kita harus mencari harga yang sema dengan harga kelapa di luar dari Inhil. Mengingat harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir akan mempengaruhi pembangunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri tidak menginginkan adanya pembatasan ekspor kelapa. Karena dengan adanya isu pembatasan ekspor mengakibatkan turunnya harga kelapa," ujarnya.