Kilasriau.com - Daeng Amhar Ketua DPRD Kabupaten Natuna didampingi Wakil Ketua II Jarmin Sidik beserta anggota lainnya mengadakan audiensi bersama Badan Perjuangan Provinsi Kepulauan Natuna - Anambas.

Rapat berlangsung diruang rapat paripurna  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna, Jl Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Selasa, 6 Juni 2023.

Daeng Amhar selaku Ketua DPRD Kabupaten Natuna mengatakan, DPRD Natuna sangat mendukung rencana pemekaran Provinsi Kepulauan Natuna - Anambas.

"Apabila rencana pemekaran ini terbentuk maka bisa meningkatkan perekonomian masyarakat baik itu masyarakat Natuna maupun Anambas," ucapnya.

Amhar melanjutkan, kami akan mendukung perjuangan  ini agar keinginan masyarakat Natuna dan Anambas untuk menjadi Provinsi bisa terwujud. Tentu hal ini bisa berdampak pada pengurangan angka pengangguran di dua wilayah Kabupaten.

"Intinya dari pihak DPRD Kabupaten Natuna, mendukung penuh apa yang kawan-kawan perjuangkan untuk pemekaran Provinsi Natuna-Anambas ini. Mari-mari sama kita memperjuangkan supaya ini terjadi, kalau memang ini terjadi akan menjadi sejarah besar bagi anak-anak penerus kita kelak," katanya.

Sementara itu, H. Umar Natuna Ketua Tim Pemekaran Provinsi Natuna - Anambas menyampaikan, berbagai pertimbangan dan kajian sudah dilakukan guna mendukung proposal pengajuan pemekaran Provinsi Natuna - Anambas ini.

"Seperti pertimbangan historis, geografis, kedaulatan dan pertimbangan potensi peningkatan perekonomian masyarakat baik di Natuna maupun Anambas. Dimana kita ketahui saat ini banyak sekali keluhan masyarakat tentang susahnya mencari pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang susah perekonomiannya," tuturnya.

Sama halnya, dengan Panitia Pengarah Ibnu Hajar yang juga anggota DPRD Fraksi Golkar pada 15 tahun silam ini ungkapkan harapan agar pemerintah mendengar aspirasi anak negeri di ujung Utara NKRI. Pemekaran Provinsi akan memberi dampak ekonomi yang cukup besar, kesempatan kerja berpeluang besar.

Beliau juga menambahkan, banyak anak-anak Natuna yang selesai pendidikannya baik S1, S2 bahkan S3 tidak kembali ke kampung halaman yang dikarenakan peluang kerja dan peluang cukup sulit.

"Ada sarjana kita yang tidak kembali dengan bertahan hidup di kota. Sebagian ada yang  bekerja di warung makan,ada yang berkerja sebagai kuli bangunan, karena untuk pulang ke kampung halaman ijazah yang mereka dapati itu tidak mudah untuk menjadi pekerja kantoran yang sesuai dengan yang apa mereka gelut selama bertahun-tahun untuk mendapatkan Sarjana," lanjut beliau.

Menanggapi penyajian oleh Ketua Tim Pemekaran, Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Aris Munandar mengatakan, menurutnya rencana besar ini sangat bermanfaat sekali bagi pembangunan Natuna - Anambas guna menjadi wilayah yang kuat di garda terdepan NKRI, kami akan berupaya untuk menjembatani pertemuan tim pemekaran untuk bertemu Mendagri apabila beliau jadi datang ke Natuna pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia nanti.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki SH, mengatakan, menurutnya pemekaran Provinsi Natuna - Anambas harus kita dukung, karena merupakan keinginan masyarakat untuk hidup yang lebih layak lagi. Apabila hal ini bisa terwujud bisa menjadi kebanggaan buat masyarakat Natuna - Anambas.

"Untuk mewujudkan hal tersebut maka kita perlu melakukan studi banding ke wilayah Provinsi yang baru saja terbentuk untuk mengetahui apa saja dokumen yang harus dipersiapkan guna terbentuknya Provinsi ini," pungkasnya.

Rapat audensi diikuti Tim Badan Perjuangan Provinsi Kepulauan (BPPK) Natuna-Anambas di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).