Nyaris Setahun Kasus PPPK Kuansing Menggantung, Kapolres Baru Ditantang Hadirkan Kepastian Hukum

Nyaris Setahun Kasus PPPK Kuansing Menggantung, Kapolres Baru Ditantang Hadirkan Kepastian Hukum
Foto: Kapolres Kuantan Singingi AKBP Rooy Noor, S.I.K., M.H/ist. (doc. kilasriau.com)

TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) – Pergantian pucuk pimpinan Polres Kuantan Singingi (Kuansing) diharapkan membawa angin segar bagi penyelesaian sejumlah persoalan hukum yang belum menemukan titik terang. Salah satunya pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaporkan Siswandi.

Perkara yang telah berjalan hampir satu tahun tersebut kini kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sejak laporan disampaikan, 24 Mei 2025, hingga kini memasuki akhir November 2026, pelapor masih menantikan kepastian mengenai arah dan hasil penanganan pengaduannya.

Pertanyaan publik pun mulai mengarah pada efektivitas sistem kerja aparat penegak hukum (APH) di Kuansing. Mengapa sebuah pengaduan yang sudah berbulan-bulan ditangani belum juga memperoleh kejelasan yang dapat dipahami oleh pelapornya?

Kepada KilasRiau.com, Ahad (22/11/2026), Ketua LSM Permata Kuansing, Junaidi Affandi, menyampaikan kritik terhadap lamanya proses penanganan kasus tersebut.

"Nyaris setahun kasus ini belum kunjung selesai. Bagaimana sistem kerja APH di Kuansing ini?" kata Junaidi Affandi.

Menurutnya, rentang waktu sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ketiga pada 5 Mei 2026 hingga sekarang juga patut menjadi perhatian serius.

"Bahkan waktu yang panjang, dari 5 Mei hingga hari ini tidak ada kejelasan hukumnya. Coba bayangkan berapa bulan sejak SP2HP ke-3 hingga kini," ungkap Junaidi.

Kritik tersebut bukan semata-mata mempersoalkan cepat atau lambatnya proses penanganan laporan. Lebih jauh, persoalannya menyangkut transparansi dan akuntabilitas institusi penegak hukum dalam memberikan informasi perkembangan perkara kepada masyarakat.

 

Senyap nya Perkembangan Perkara Menimbulkan Pertanyaan

Sorotan serupa disampaikan tokoh masyarakat Kuantan Singingi, Indra, yang mengaku terus mengikuti perkembangan kasus tersebut.

Ia menilai penanganan Dumas PPPK itu sudah terkesan berlarut-larut, sementara informasi mengenai perkembangan dan kepastian hukumnya belum terdengar secara jelas.

"Memang sudah lama kasus ini, tapi kok senyap saja ya," kata Indra.

Pernyataan tersebut menggambarkan kegelisahan masyarakat yang berharap persoalan dugaan penyimpangan dalam proses seleksi aparatur pemerintah tidak berhenti sebatas laporan dan administrasi penanganan perkara.

Sebab, ketika sebuah laporan masyarakat telah diterima aparat penegak hukum, publik tentu berharap ada proses yang terukur, perkembangan yang transparan, serta keputusan yang memiliki landasan hukum.

 

Kapolres Baru, Momentum Membenahi Kepercayaan Publik

Kini, kepemimpinan Polres Kuansing berada di tangan Kapolres yang baru, AKBP Rooy Noor.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi penanganan perkara-perkara yang masih menggantung, termasuk Dumas dugaan pemalsuan dokumen PPPK yang dilaporkan Siswandi.

Publik tentu tidak meminta aparat memaksakan sebuah perkara agar naik ke tahap penyidikan. Namun, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, perkembangan pengumpulan bahan keterangan, kendala yang dihadapi, serta keputusan hukum yang akan diambil.

Jika bukti yang diperoleh memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan, proses harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan dasar yang cukup, penghentian atau keputusan lainnya juga harus disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah profesionalisme aparat diuji.

Jangan sampai lamanya waktu penanganan justru menimbulkan persepsi negatif bahwa laporan masyarakat dapat dibiarkan tanpa ujung yang jelas.

 

Kepastian Hukum Tidak Boleh Kalah oleh Waktu

Kasus PPPK Kuansing ini sesungguhnya memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar persoalan antara pelapor dan pihak yang dilaporkan.

Di dalamnya terdapat kepentingan publik mengenai integritas proses rekrutmen aparatur pemerintah. Seleksi PPPK harus menjunjung tinggi transparansi, objektivitas, dan keadilan.

Karena itu, dugaan penyimpangan yang dilaporkan masyarakat harus diperiksa secara profesional, tanpa intervensi, tanpa keberpihakan, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kapolres baru memiliki kesempatan untuk menjawab kegelisahan tersebut melalui langkah konkret: memastikan status penanganan Dumas, mengevaluasi hambatan penyelidikan, dan memberikan kepastian mengenai tindak lanjutnya.

Sebab, pergantian pejabat tidak semestinya hanya menjadi pergantian nama di papan jabatan. Ia harus membawa pembaruan dalam tata kelola pelayanan dan penegakan hukum.

Hampir setahun adalah waktu yang tidak singkat bagi seseorang yang menunggu kepastian atas laporan yang telah disampaikannya.

Dan bagi masyarakat, kesenyapan dalam penanganan perkara sering kali melahirkan pertanyaan yang lebih besar daripada perkara itu sendiri.

Kini publik menunggu, apakah di bawah kepemimpinan AKBP Rooy Noor, Kasus PPPK Kuansing akan memperoleh titik terang atau kembali menjadi catatan panjang perkara yang tak kunjung menemukan ujungnya.

KilasRiau.com membuka ruang konfirmasi kepada Kapolres Kuansing, Kasat Reskrim, dan penyidik yang menangani perkara tersebut guna memperoleh penjelasan resmi mengenai status terakhir serta langkah hukum selanjutnya.