Sebuah Telaah Kritis atas Sebuah Rencana di Kuantan Singingi

Sebuah Telaah Kritis atas Sebuah Rencana di Kuantan Singingi
foto: epi martison/ist. (doc. kilasriau.com)

Pacu Jalur dan Persoalan Identitas: Antara Diplomasi Olahraga, Hegemoni Kekuasaan, dan Kedaulatan Kebudayaan


TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) - Ada persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar penyelenggaraan Dragon Boat di Kabupaten Kuantan Singingi. Persoalan itu menyangkut epistemologi kebudayaan: siapa yang berhak mendefinisikan sebuah tradisi, siapa yang memiliki otoritas untuk merepresentasikannya, dan bagaimana sebuah warisan masyarakat diperlakukan ketika mulai memperoleh nilai ekonomi, politik, serta popularitas internasional?

Pertanyaan yang disampaikan Epi Martison mengenai rencana kegiatan Dragon Boat di Kuantan Singingi sesungguhnya membuka ruang diskusi yang penting. Bukan semata-mata mempertentangkan dua olahraga dayung, melainkan menguji konsistensi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami identitas kebudayaan sendiri.

Apakah Kuantan Singingi sedang mengembangkan olahraga Dragon Boat?

Apakah atlet yang akan mewakili daerah merupakan atlet Dragon Boat yang dibina secara khusus, atau anak pacu yang selama ini ditempa oleh tradisi Pacu Jalur? Jika mereka berasal dari ekosistem Pacu Jalur, mengapa identitas asal kebudayaan tersebut tidak menjadi bagian penting dalam narasi kegiatan?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dijawab hanya dengan bahasa promosi, seremoni, atau retorika pembangunan pariwisata. Ia membutuhkan penjelasan historis, antropologis, sosiologis, dan kebijakan kebudayaan.

Sebab, kebudayaan bukan sekadar urusan menyelenggarakan acara. Kebudayaan adalah persoalan pengetahuan, identitas, sejarah, otoritas, dan keberlanjutan peradaban masyarakat.


1. Kesalahan Mendasar: Menyamakan Kesamaan Aktivitas dengan Kesamaan Kebudayaan

Secara kasatmata, Pacu Jalur dan Dragon Boat memang memiliki kesamaan. Keduanya menggunakan perahu panjang, melibatkan banyak pendayung, mengandalkan koordinasi gerakan, serta mengandung unsur kompetisi.

Namun, dalam ilmu antropologi kebudayaan, kesamaan bentuk material tidak otomatis menunjukkan kesamaan identitas kultural.

Sebuah perahu dapat memiliki fungsi teknis yang serupa, tetapi mengandung sejarah, simbolisme, struktur sosial, dan makna yang berbeda.

Dragon Boat berakar dalam tradisi masyarakat Tiongkok. Tradisi ini berkaitan dengan Festival Duanwu, ritual penghormatan kepada tokoh tertentu, serta berbagai ekspresi kebudayaan masyarakat Tiongkok.

UNESCO mendokumentasikan dimensi ritual dan kebudayaan Festival Dragon Boat tersebut.

Sementara itu, Pacu Jalur merupakan produk sejarah masyarakat Rantau Kuantan. Ia berkembang dari kebutuhan transportasi sungai, kemudian mengalami transformasi menjadi tradisi perlombaan yang melibatkan kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian sejarah yang dipublikasikan melalui Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada 2025 menjelaskan perkembangan Pacu Jalur dari alat transportasi masyarakat Sungai Kuantan menjadi tradisi perlombaan, hiburan, silaturahmi, dan identitas masyarakat setempat.

Dengan demikian, membicarakan Dragon Boat dan Pacu Jalur tidak cukup menggunakan pendekatan kesamaan teknis.

Dalam ilmu kebudayaan terdapat perbedaan antara cultural form (bentuk kebudayaan) dan cultural meaning (makna kebudayaan).
Bentuk dapat serupa, tetapi makna historisnya berbeda.

Orang boleh menggunakan dayung yang sama, mengembangkan teknik mendayung yang sama, bahkan mengikuti kompetisi dengan sistem perlombaan yang sama. Akan tetapi, hal tersebut tidak menghapus identitas sejarah yang melahirkan masing-masing tradisi.

Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati dalam menggunakan nomenklatur dan representasi kebudayaan.

Jangan sampai kesamaan aktivitas olahraga dijadikan alasan untuk mengaburkan perbedaan identitas sejarah.


2. Persoalan Sejarah: Mana yang Lebih Tua, Pacu Jalur atau Dragon Boat?

Epi Martison juga mengajukan pertanyaan mengenai usia sejarah kedua tradisi tersebut.

Pertanyaan ini menarik, tetapi harus dijawab dengan metodologi sejarah yang benar.

Dragon Boat memiliki akar sejarah yang sangat tua. Sejumlah kajian sejarah menelusuri tradisi perahu naga hingga ribuan tahun silam, meskipun asal-usul awalnya memiliki beberapa versi dan tidak seluruhnya dapat dipastikan secara historis. Tradisi tersebut juga berkembang melalui ritual, perayaan, dan kemudian menjadi olahraga kompetitif internasional.

Sementara itu, sejarah Pacu Jalur memiliki jejak perkembangan yang dapat ditelusuri dalam kehidupan masyarakat Rantau Kuantan.

Artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang diterbitkan pada 28 Agustus 2025 menjelaskan bahwa pada awal abad ke-17, jalur telah digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat di sepanjang Batang Kuantan. Perkembangannya kemudian melahirkan tradisi perlombaan antarkampung.

Namun, ada satu hal yang harus dibedakan secara ilmiah.

Usia perahu sebagai alat transportasi tidak otomatis sama dengan usia tradisi perlombaan Pacu Jalur.

Demikian pula, sejarah awal perahu naga tidak sepenuhnya identik dengan sejarah terbentuknya olahraga Dragon Boat modern.

Karena itu, membandingkan keduanya membutuhkan pemisahan beberapa variabel:

Sejarah kemunculan perahu sebagai teknologi transportasi.

Sejarah penggunaan perahu dalam ritual dan kehidupan sosial.

Sejarah munculnya perlombaan.

Sejarah pembentukan organisasi olahraga.

Sejarah standardisasi kompetisi internasional.

Tanpa pemisahan tersebut, perdebatan usia sejarah berpotensi berubah menjadi klaim kebanggaan yang tidak memiliki landasan metodologis.

Pacu Jalur tidak membutuhkan klaim sebagai tradisi tertua di dunia untuk membuktikan keistimewaannya.

Ia memiliki identitas historis sendiri. Dan justru itulah yang harus diperkuat.


3. Transformasi Pacu Jalur: Ketika Tradisi Berhadapan dengan Industrialisasi Olahraga

Salah satu kritik Epi yang paling penting adalah kekhawatirannya terhadap pergeseran orientasi Pacu Jalur dari kebudayaan menjadi olahraga semata.

Kritik ini perlu dibaca menggunakan perspektif sosiologi kebudayaan.

Dalam teori modernisasi, sebuah tradisi dapat mengalami perubahan fungsi ketika berhadapan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, pariwisata, dan kebutuhan institusional.

Perubahan tersebut tidak selalu buruk.

Tradisi yang mampu beradaptasi justru memiliki peluang lebih besar untuk bertahan.

Namun, adaptasi berbeda dengan reduksi.

Adaptasi berarti mengembangkan tradisi tanpa menghilangkan identitas dan nilai dasarnya.

Reduksi berarti menyederhanakan tradisi menjadi satu dimensi saja sehingga unsur-unsur pembentuk makna kebudayaannya semakin tidak terlihat.

Pacu Jalur memiliki banyak dimensi.

Ada dimensi seni rupa melalui ukiran dan bentuk jalur. Ada dimensi seni pertunjukan melalui gerak dan peran tukang tari. Ada dimensi musik, sastra lisan, kepercayaan masyarakat, gotong royong, solidaritas, dan identitas kenegerian.

Penelitian Desti Kumala Sari yang diterbitkan dalam jurnal Imaji Universitas Negeri Yogyakarta menguraikan bahwa Pacu Jalur mengandung unsur seni rupa, tari, musik, sastra, filosofi kehidupan masyarakat, olahraga, serta kepercayaan lokal.

Artinya, Pacu Jalur bukan hanya kompetisi mendayung.

Ia adalah suatu sistem kebudayaan yang memiliki banyak unsur dan saling berhubungan.

Jika perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan kepada kemenangan, hadiah, jumlah peserta, promosi wisata, dan keuntungan ekonomi, sementara pengetahuan tradisional, regenerasi pengrajin, keterlibatan masyarakat adat, serta pendidikan kebudayaan kurang memperoleh perhatian, maka muncul persoalan ketimpangan pelestarian.

Tradisi mungkin tetap ramai. Festival mungkin semakin besar. Wisatawan mungkin semakin banyak.

Tetapi apakah pengetahuan kebudayaannya juga semakin kuat?
Inilah pertanyaan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi.

Jangan sampai Pacu Jalur semakin terkenal sebagai tontonan, tetapi semakin jauh dari pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang melahirkannya.


4. Siapa Pemilik Kebudayaan? Pemerintah, Masyarakat Adat, atau Kekuasaan Politik?

Pernyataan Epi bahwa Pacu Jalur merupakan milik masyarakat adat, bukan milik pemerintah maupun kelompok politik, menyentuh persoalan penting dalam teori kepemilikan dan tata kelola warisan budaya.

Secara administratif, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur program kebudayaan, menyediakan anggaran, membangun infrastruktur, dan memfasilitasi promosi.

Namun, kewenangan administratif tidak identik dengan kepemilikan historis.

Pemerintah dapat mengelola festival, tetapi tidak serta-merta menjadi pemilik sejarah yang melahirkan tradisi tersebut.

Masyarakat adalah ruang tempat kebudayaan tumbuh, dipraktikkan, diwariskan, dan diberi makna.

Dalam perspektif antropologi, masyarakat pewaris memiliki posisi penting karena mereka bukan sekadar penonton atau penerima manfaat program pemerintah. Mereka merupakan subjek kebudayaan.

Karena itu, pertanyaan mengenai siapa yang menentukan arah pengembangan Pacu Jalur menjadi sangat relevan.

Apakah masyarakat adat dilibatkan dalam pengambilan keputusan?

Apakah para pengrajin jalur mendapatkan ruang untuk mempertahankan pengetahuan tradisional?

Apakah anak pacu memiliki kesempatan menyampaikan pandangan mengenai transformasi olahraga dayung?

Apakah pemangku adat memperoleh posisi substantif dalam kebijakan kebudayaan?

Ataukah masyarakat hanya dilibatkan ketika diperlukan untuk memeriahkan acara?

Di sinilah pentingnya prinsip community-based cultural governance, yaitu tata kelola kebudayaan yang menempatkan komunitas pewaris sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah tidak boleh memonopoli definisi tentang apa yang dianggap sebagai kebudayaan daerah.

Demikian pula, kepentingan politik tidak seharusnya menjadikan warisan budaya sebagai instrumen legitimasi kekuasaan.

Kebudayaan memiliki usia yang jauh lebih panjang daripada masa jabatan seorang pejabat.

Bupati dapat berganti. Kepala dinas dapat berganti. Partai politik dapat berganti kekuasaan.

Tetapi Pacu Jalur harus tetap menjadi milik ingatan dan kehidupan masyarakat Kuantan.


5. Dragon Boat sebagai Olahraga Internasional: Peluang atau Persoalan Identitas?

Di sinilah kita perlu bersikap objektif.

Dragon Boat bukan sesuatu yang harus ditolak hanya karena berasal dari tradisi kebudayaan lain.

Dalam dunia modern, pertukaran budaya dan olahraga merupakan fenomena yang wajar. Bahkan, kerja sama internasional dapat membuka kesempatan bagi atlet daerah untuk mengembangkan kemampuan dan memperluas pengalaman.

Dragon Boat telah berkembang menjadi olahraga kompetitif internasional dengan organisasi dan sistem kejuaraan tersendiri. International Dragon Boat Federation berdiri pada 1991 dan menjadi salah satu institusi penting dalam pengembangan olahraga tersebut.

Dengan demikian, jika Kuansing ingin mengembangkan cabang olahraga Dragon Boat, hal itu dapat menjadi bagian dari diversifikasi olahraga daerah.

Tetapi ada persoalan konseptual yang harus dijelaskan.

Apakah pemerintah sedang membangun cabang olahraga baru?

Apakah sedang mengembangkan kapasitas atlet dayung Pacu Jalur untuk mengikuti kompetisi dengan format Dragon Boat?

Ataukah sedang menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang menggunakan nama Dragon Boat?

Ketiga hal tersebut tidak sama. Masing-masing memiliki konsekuensi kelembagaan, pembinaan atlet, anggaran, identitas, dan pertanggungjawaban yang berbeda.

Jika atlet Pacu Jalur akan mengikuti kompetisi Dragon Boat, hal tersebut dapat dipahami sebagai proses transfer keterampilan dan adaptasi olahraga.

Namun, proses adaptasi itu tidak boleh membuat asal-usul sosial dan kebudayaan para atlet menjadi tidak terlihat.

Seseorang dapat menjadi atlet Dragon Boat tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai anak pacu Kuansing.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan mendayung dalam tradisi Pacu Jalur tidak otomatis dapat disebut sebagai atlet Dragon Boat profesional tanpa melihat sistem pembinaan, regulasi, dan standar kompetisinya.

Identitas olahraga harus jelas. Identitas kebudayaan juga harus tetap dihormati.


6. Bahaya Komodifikasi Kebudayaan

Persoalan yang lebih serius muncul ketika kebudayaan mulai dipandang terutama berdasarkan nilai jualnya.

Dalam kajian sosiologi kebudayaan, fenomena ini dikenal sebagai komodifikasi budaya.

Komodifikasi terjadi ketika unsur kebudayaan semakin diperlakukan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi, daya tarik pasar, atau manfaat promosi.

Tidak semua komodifikasi berarti buruk. Pariwisata budaya dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat dan membuka kesempatan ekonomi.

Namun, masalah muncul ketika nilai ekonomi menjadi ukuran dominan, sedangkan kepentingan masyarakat pewaris dan keberlanjutan tradisi berada di urutan belakang.

Pacu Jalur memiliki daya tarik komersial yang besar. Popularitasnya dapat dimanfaatkan untuk promosi pariwisata, investasi, kegiatan olahraga, dan diplomasi daerah.

Tetapi siapa yang memperoleh manfaat?

Apakah pengrajin jalur mendapatkan penghargaan yang layak?

Apakah masyarakat kampung memperoleh manfaat ekonomi secara proporsional?

Apakah generasi muda mendapatkan pendidikan dan ruang untuk mewarisi pengetahuan tradisional?

Apakah pemerintah memiliki kebijakan perlindungan terhadap pengetahuan lokal yang menjadi fondasi Pacu Jalur?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dijawab, maka keberhasilan promosi belum tentu identik dengan keberhasilan pelestarian.

Sebuah tradisi dapat menjadi terkenal secara global, tetapi komunitas yang melahirkannya belum tentu memperoleh posisi yang sepadan.

Inilah paradoks yang harus dihindari Kuansing.

Jangan sampai kebudayaan masyarakat menjadi sumber popularitas institusi, tetapi masyarakat pewarisnya justru hanya menjadi pelengkap seremoni.


7. India dan Diplomasi Kebudayaan: Mengapa Pacu Jalur Tidak Diperkenalkan Sekaligus?

Epi juga mengusulkan agar Pacu Jalur menjadi representasi utama kebudayaan Kuansing apabila terdapat agenda internasional yang melibatkan delegasi dari daerah tersebut.

Gagasan ini memiliki relevansi dalam konsep diplomasi kebudayaan.

Diplomasi kebudayaan merupakan penggunaan ekspresi seni, tradisi, bahasa, pengetahuan, dan warisan budaya untuk membangun hubungan serta pemahaman antarbangsa.

Dalam konteks tersebut, Pacu Jalur sesungguhnya mempunyai modal identitas yang kuat.

Kuansing tidak harus memilih antara memperkenalkan Dragon Boat atau Pacu Jalur.

Keduanya dapat ditempatkan dalam kerangka kegiatan yang berbeda dan dijelaskan secara proporsional.

Jika atlet Pacu Jalur mengikuti kompetisi Dragon Boat di India, misalnya, mereka dapat diperkenalkan sebagai atlet asal Kuansing yang memiliki latar belakang tradisi dayung Pacu Jalur.

Dengan demikian, kegiatan olahraga sekaligus menjadi ruang diplomasi kebudayaan.

Namun, perlu ditegaskan bahwa informasi mengenai undangan ke India, identitas delegasi, penyelenggara, serta format kegiatan masih membutuhkan konfirmasi resmi.

Jangan sampai analisis kebudayaan dibangun di atas informasi yang belum terverifikasi.

Pemerintah perlu membuka informasi tersebut agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya sedang berlangsung.


8. Enam Pertanyaan Ilmiah yang Harus Dijawab Pemerintah

Untuk menghindari perdebatan yang hanya berputar pada persepsi, persoalan Dragon Boat di Kuansing perlu diuji melalui sejumlah pertanyaan empiris.

Bagaimana sejarah keberadaan dan pembinaan Dragon Boat di Kuansing?
Kelembagaan

Apakah terdapat organisasi atau komunitas Dragon Boat yang resmi?
Sumber daya manusia

Siapa atlet yang akan mewakili Kuansing dan bagaimana latar belakang pembinaannya?
Kebudayaan

Apakah atlet tersebut berasal dari ekosistem anak pacu Pacu Jalur?
Kebijakan publik

Apa tujuan, dasar kebijakan, anggaran, dan indikator keberhasilan kegiatan?

Bagaimana Pacu Jalur diperkenalkan dalam kegiatan internasional tersebut?

Pertanyaan ini penting karena kebijakan publik tidak boleh hanya dinilai berdasarkan niat baik atau kemeriahan pelaksanaan.

Kebijakan harus dapat diuji melalui data, dokumen, tujuan, proses, dan hasil.

Jika kegiatan tersebut menggunakan anggaran pemerintah, publik juga berhak mengetahui dasar penganggaran dan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi bukan bentuk ketidakpercayaan. Transparansi merupakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.


9. Jalan Keluar: Membangun Ekosistem Kebudayaan, Bukan Sekadar Festival

Kuansing sesungguhnya membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengembangkan Pacu Jalur.

Pertama, pemerintah perlu menyusun peta pengetahuan kebudayaan Pacu Jalur melalui dokumentasi sejarah, penelitian etnografi, arsip, wawancara tokoh adat, dan inventarisasi pengetahuan tradisional.

Kedua, masyarakat adat dan komunitas pewaris harus memperoleh ruang formal dalam perumusan kebijakan kebudayaan.

Ketiga, regenerasi harus menjadi prioritas. Pengetahuan pembuatan jalur, seni ukir, tradisi pendayung, peran tukang tari, serta berbagai unsur pendukung harus diwariskan kepada generasi muda.

Keempat, pengembangan olahraga dayung modern dapat dilakukan tanpa menghapus identitas Pacu Jalur. Bahkan, kemampuan atlet lokal dapat dikembangkan melalui pembinaan yang profesional.

Kelima, setiap agenda internasional harus memiliki strategi diplomasi kebudayaan yang jelas. Bukan hanya membawa nama Kuansing, tetapi juga memperkenalkan sejarah dan karakteristik tradisinya.

Keenam, keberhasilan pelestarian jangan hanya diukur melalui jumlah wisatawan, besarnya festival, atau popularitas di media sosial. Ukuran keberhasilan juga harus mencakup keberlanjutan komunitas pewaris, regenerasi pengetahuan, kesejahteraan pelaku budaya, dan terpeliharanya nilai tradisi.

 

10. Kesimpulan: Kebudayaan Tidak Boleh Kehilangan Subjeknya

Kegelisahan Epi Martison layak ditempatkan sebagai pintu masuk bagi evaluasi yang lebih luas terhadap arah kebijakan kebudayaan Kuantan Singingi.

Namun, perdebatan ini tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah Dragon Boat lebih tua daripada Pacu Jalur, atau apakah keduanya memiliki kesamaan bentuk perahu.

Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana Kuansing memahami dan mempertahankan identitas kebudayaannya ketika tradisi lokal memasuki ruang olahraga modern dan pergaulan internasional.

Dragon Boat dapat dikembangkan. Kompetisi internasional dapat diikuti. Atlet Pacu Jalur dapat memperluas kemampuan melalui berbagai format olahraga dayung.

Tidak ada kontradiksi di antara semua itu selama identitas masing-masing ditempatkan secara jujur dan proporsional.

Akan tetapi, ada satu prinsip yang tidak boleh ditawar: modernisasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus ingatan sejarah.

Pacu Jalur bukan sekadar instrumen promosi daerah. Ia bukan sekadar panggung bagi pejabat untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan. Ia juga bukan komoditas yang dapat dipindahkan begitu saja dari tangan masyarakat ke dalam kepentingan kelembagaan.

Ia adalah warisan sejarah, pengetahuan, dan identitas masyarakat Kuantan.

Pemerintah boleh memfasilitasi, mengembangkan, dan mempromosikannya. Tetapi pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat pewarisnya tetap menjadi subjek utama.

Sebab, ada perbedaan antara membawa nama kebudayaan dan menjaga kebudayaan.

Membawa nama kebudayaan dapat dilakukan melalui spanduk, seremoni, dan pidato. Menjaga kebudayaan membutuhkan pengetahuan, keberpihakan, konsistensi, serta penghormatan terhadap masyarakat yang mewariskannya.

Di tengah dunia yang semakin gemar mengemas tradisi menjadi tontonan, Kuansing perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam kemegahan yang kehilangan akar.

Jangan sampai Pacu Jalur hanya menjadi nama besar dalam promosi, tetapi kehilangan tempat dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai anak pacu menjadi tenaga bagi sebuah pertunjukan, tetapi identitas kebudayaan yang membesarkannya justru terlupakan.

Sebab, sebuah kebudayaan tidak menjadi besar hanya karena dikenal dunia. Ia menjadi besar ketika masyarakat yang melahirkannya tetap memiliki martabat, pengetahuan, dan kuasa untuk menentukan masa depannya sendiri.

Dan barangkali, di situlah ukuran sesungguhnya dari kemajuan kebudayaan Kuantan Singingi: bukan seberapa jauh Pacu Jalur dibawa ke panggung dunia, melainkan seberapa kuat akar tradisi itu tetap tertanam di tanah kelahirannya.*(ald)