TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) – Upaya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya terlihat dalam kegiatan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang digelar di Aula Kantor Camat Kuantan Tengah, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga petugas lapangan dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Masrul Hakim selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi, didampingi Iskandar, SE, MM, Kepala Bidang PBB-P2 & BPHTB, Rio Kasyterwendra selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah, serta Eka Putra selaku Camat Kuantan Tengah.
Turut hadir pula seluruh kepala desa se-Kecamatan Kuantan Tengah, lurah se-Kuantan Tengah, kolektor PBB-P2, serta pegawai PPPK yang ditempatkan di desa-desa untuk membantu tugas pemerintahan dan penguatan administrasi daerah.
Dalam sambutannya, Camat Kuantan Tengah, Eka Putra, menegaskan bahwa pajak daerah merupakan salah satu tulang punggung pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Ia menekankan bahwa distribusi SPPT PBB-P2 bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan bagian dari upaya bersama membangun budaya tertib pajak hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“PBB bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam membangun daerah. Jalan yang dibangun, fasilitas umum yang diperbaiki, pelayanan publik yang ditingkatkan, semuanya membutuhkan dukungan pendapatan daerah,” ujarnya di hadapan peserta.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kuantan Singingi, Masrul Hakim, dalam arahannya menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dan petugas lapangan dalam memastikan SPPT sampai kepada wajib pajak secara tepat waktu.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan realisasi PBB-P2 sebagai salah satu sektor strategis dalam menopang PAD Kabupaten Kuantan Singingi.
“Distribusi SPPT harus tepat sasaran. Setelah surat diterima masyarakat, tugas kita berikutnya adalah memastikan adanya edukasi, pendekatan, dan pengawasan agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Satpol PP Kuantan Singingi, Rio Kasyterwendra, mengingatkan bahwa pajak daerah memiliki landasan hukum yang kuat karena diatur dalam Peraturan Daerah.
Sebagai aparat penegak perda, ia menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh elemen masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ketika Perda sudah dibuat untuk kepentingan pembangunan daerah, maka kepatuhan menjadi tanggung jawab bersama. Satpol PP hadir bukan semata melakukan penindakan, tetapi juga memastikan aturan berjalan dengan baik melalui pendekatan persuasif dan edukatif,” ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dan pendistribusian SPPT PBB-P2 kepada kepala desa, lurah, kolektor pajak, serta petugas terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat di masing-masing wilayah.
Suasana kegiatan berlangsung penuh keseriusan, diselingi diskusi teknis terkait strategi percepatan distribusi, kendala di lapangan, hingga langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai target penerimaan pajak daerah tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berharap koordinasi lintas sektor semakin solid, sehingga target penerimaan PBB-P2 dapat tercapai secara maksimal dan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan di seluruh wilayah, khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah.*(ald)