KilasRiau.com - Dalam dinamika pemerintahan daerah, publik sering disuguhi tontonan yang nyaris serupa: pejabat berbicara keras di depan media, melontarkan ultimatum, bahkan tak segan “mengancam” aparatur di bawah eksekutif. Kali ini, sorotan tertuju pada sikap sebagian anggota DPRD dalam menyikapi persoalan klasik—sampah.
Pertanyaannya sederhana: apakah ini bentuk pengawasan, atau sekadar panggung?
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki fungsi yang jelas—membentuk regulasi, mengatur anggaran, dan melakukan pengawasan. Dalam fungsi pengawasan itulah mereka seharusnya hadir sebagai penyeimbang, bukan sebagai “hakim” yang menjatuhkan vonis di ruang publik. Sebab, dalam sistem pemerintahan, camat bukanlah bawahan DPRD, melainkan bagian dari eksekutif yang bertanggung jawab kepada kepala daerah.
Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Alih-alih membangun komunikasi kelembagaan yang sehat, sebagian anggota dewan memilih jalur instan: berbicara lantang di media, memberi tenggat waktu, bahkan mengancam pencopotan. Narasi seperti ini memang terdengar tegas, tapi miskin substansi.
Masalah sampah, misalnya, bukan persoalan satu orang camat. Ia adalah akumulasi dari banyak hal: keterbatasan armada, minimnya tenaga kebersihan, buruknya sistem pengelolaan, hingga persoalan anggaran yang ironisnya juga berada dalam lingkar kewenangan DPRD itu sendiri. Maka, ketika DPRD hanya berhenti pada kritik tanpa solusi, publik berhak bertanya—di mana peran mereka sebenarnya?
Pengawasan yang sehat seharusnya dimulai dari ruang rapat, bukan sekadar dari mikrofon. DPRD bisa memanggil camat, mendengar langsung kendala di lapangan, membedah kebutuhan riil, lalu mendorong solusi melalui kebijakan dan penganggaran. Jika setelah semua itu dilakukan tetap tidak ada perbaikan, barulah evaluasi kinerja menjadi relevan untuk disuarakan.
Di sinilah letak kedewasaan politik diuji. Mengkritik itu mudah, apalagi di depan kamera. Tapi merumuskan solusi, mengawal kebijakan, dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh persoalan—itu kerja nyata yang seringkali tidak terlihat, namun justru paling dibutuhkan.
Publik hari ini tidak kekurangan suara keras. Yang kurang adalah kerja yang jelas.
Jika DPRD ingin benar-benar dihormati sebagai representasi rakyat, maka mereka harus keluar dari jebakan pencitraan. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak butuh siapa yang paling lantang berbicara—mereka butuh siapa yang paling mampu menyelesaikan masalah.
Dan sampah, seperti halnya banyak persoalan lain di negeri ini, tidak akan pernah selesai hanya dengan kata-kata.*(ald)