Dari Banjar Padang Menuju Pucuk Rantau: Ketika Jalan Kampung Masih Menunggu Perhatian, Ke Mana Suara Ketua DPRD Kuansing?
KUANTAN SINGINGI (KilasRiau.com) — Jalan bukan sekadar bentangan tanah, aspal, atau beton yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Ia adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Di atasnya, hasil pertanian diangkut, anak-anak pergi menuntut ilmu, warga mencari pelayanan kesehatan, dan roda ekonomi masyarakat terus bergerak. Jumat (20/11/2026).
Namun, bagaimana jika jalan yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat justru dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan?
Pertanyaan itu kini mengemuka menyusul kritik seorang warga bernama Riki Chandra melalui media sosial Facebook. Ia secara terbuka menyentil Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, H. Juprizal, SE., M.Si., terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah yang menjadi perhatian masyarakat.
Dalam unggahannya, Riki menulis:
"Percuma jadi Ketua DPRD dan Pimpinan DPRD kalau jalan di kampung halamannya hancur tidak pernah diperbaiki. Masyarakat pun bodoh mau memilih orang seperti itu menjadi wakilnya. Ingat ini dapil Ketua DPRD dan Pimpinan Dewan lo. Jangan hanya memperkaya diri sendiri saja waktu jadi dewan."
Bahkan, dalam konteks lokasi, Riki mengarahkan perhatian masyarakat untuk melihat kondisi jalan kampung, mulai dari Desa Banjar Padang kecamatan Kuantan Mudik hingga wilayah Kecamatan Pucuk Rantau.
Kritik tersebut memang disampaikan dengan bahasa yang keras. Namun, di balik ungkapan itu terdapat persoalan publik yang layak ditelusuri: bagaimana perhatian dan perjuangan politik wakil rakyat terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di daerah pemilihannya?
PUCUK RANTAU DAN PERSOALAN JALAN YANG BELUM SELESAI
Kecamatan Pucuk Rantau bukan wilayah yang dapat dipandang sebelah mata dalam peta pembangunan Kuantan Singingi.
Akses jalan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakatnya. Kondisi infrastruktur sangat menentukan kelancaran mobilitas penduduk, distribusi hasil perkebunan dan pertanian, aktivitas perdagangan, hingga akses terhadap pelayanan dasar.
Ketika akses jalan belum memadai, masyarakat menjadi pihak yang paling dahulu menanggung akibatnya.
Kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Terlebih, H. Juprizal merupakan Ketua DPRD Kuantan Singingi sekaligus politisi yang memiliki keterkaitan daerah pemilihan dengan Kecamatan Pucuk Rantau.
Kedudukan tersebut tentu membawa tanggung jawab politik yang tidak ringan.
Masyarakat tidak sedang menuntut seorang anggota DPRD turun menjadi pelaksana proyek pembangunan. Akan tetapi, masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana aspirasi mereka diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran, pengawasan, dan komunikasi politik dengan pemerintah daerah.
ADA PENGAKUAN, LALU BAGAIMANA REALISASINYA?
Persoalan infrastruktur Pucuk Rantau sebenarnya bukan isu yang sama sekali baru.
Dalam pemberitaan media pada Desember 2025, Ketua DPRD Kuansing H. Juprizal pernah mengakui bahwa masih banyak jalan penghubung desa di Kecamatan Pucuk Rantau yang belum teraspal dan sebagian masih berupa jalan tanah maupun pengerasan.
Saat itu, Juprizal juga menyampaikan bahwa APBD Kuansing 2026 mengalokasikan pengaspalan jalan sepanjang satu kilometer untuk akses menuju Desa Sungai Besar Hilir dan Ibul.
Ia mengakui keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan pembangunan infrastruktur.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan jalan di Pucuk Rantau telah diketahui dan pernah menjadi bagian dari pembicaraan pembangunan daerah.
Namun, muncul pertanyaan yang patut dijawab kepada masyarakat.
Bagaimana perkembangan realisasi program tersebut?
Apakah pengaspalan satu kilometer itu sudah terlaksana? Jika sudah, di mana titik pengerjaannya? Jika belum, apa kendalanya?
Lalu bagaimana dengan ruas-ruas jalan lainnya, termasuk akses yang disorot masyarakat mulai dari Desa Banjar Padang menuju Kecamatan Pucuk Rantau?
Publik tentu membutuhkan penjelasan yang konkret, bukan sekadar pernyataan normatif tentang keterbatasan anggaran.
KETUA DPRD DAN TANGGUNG JAWAB MORAL REPRESENTASI
Dalam sistem demokrasi, jabatan Ketua DPRD bukan sekadar posisi struktural dengan kewenangan memimpin lembaga legislatif.
Di dalamnya terdapat tanggung jawab politik untuk memastikan suara masyarakat mendapatkan tempat dalam proses pengambilan keputusan.
DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Melalui fungsi penganggaran, DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan menyetujui APBD. Melalui fungsi pengawasan, DPRD mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan anggaran agar berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, persoalan infrastruktur tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari tanggung jawab politik lembaga legislatif.
Memang, kewenangan teknis pembangunan jalan berada pada pemerintah sesuai status dan kewenangan ruas jalan tersebut.
Namun, DPRD memiliki ruang konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi, mempertanyakan prioritas pembangunan, serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah.
Di sinilah kualitas representasi seorang wakil rakyat diuji.
Jangan sampai daerah pemilihan hanya menjadi tempat mengumpulkan suara ketika kontestasi politik berlangsung, tetapi kehilangan perhatian setelah jabatan berhasil diraih.
JANGAN BIARKAN RAKYAT HANYA MENJADI PENONTON PEMBANGUNAN
Ada ironi ketika pembangunan daerah kerap dibicarakan dalam bahasa angka, anggaran, program, dan target tahunan, sementara masyarakat masih berhadapan dengan persoalan mendasar yang mereka lalui setiap hari.
Bagi masyarakat, jalan rusak bukan sekadar persoalan teknis pekerjaan umum.
Ia menyangkut waktu tempuh, biaya transportasi, keselamatan pengguna jalan, kelancaran distribusi hasil perkebunan, dan kesempatan ekonomi.
Jalan yang buruk dapat membuat hasil kebun terlambat dipasarkan. Perjalanan menuju fasilitas kesehatan menjadi lebih sulit. Anak-anak harus menghadapi perjalanan yang tidak selalu mudah untuk sampai ke sekolah.
Karena itu, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya dibaca sebagai proyek fisik, melainkan sebagai investasi terhadap kualitas kehidupan masyarakat.
Kekuasaan politik akan kehilangan makna apabila tidak mampu mendekatkan pelayanan dan pembangunan kepada rakyat.
Jabatan boleh tinggi, tetapi tanggung jawab terhadap masyarakat harus jauh lebih tinggi.
REDAKSI MEMBUKA RUANG KLARIFIKASI KETUA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi jurnalistik, redaksi KilasRiau.com membuka ruang klarifikasi kepada Ketua DPRD Kuantan Singingi, H. Juprizal, SE., M.Si., serta Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui dinas terkait.
Ada beberapa pertanyaan penting yang layak dijelaskan kepada masyarakat.
Bagaimana tanggapan Ketua DPRD terhadap kritik masyarakat mengenai kondisi jalan mulai dari Desa Banjar Padang hingga wilayah Kecamatan Pucuk Rantau?
Apakah ruas jalan yang dikeluhkan tersebut telah masuk dalam usulan pembangunan dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD?
Bagaimana perkembangan realisasi pengaspalan satu kilometer yang sebelumnya disebutkan memperoleh alokasi dalam APBD Kuansing 2026?
Apakah masih terdapat ruas jalan yang belum mendapatkan penanganan, dan apa kendala yang dihadapi?
Bagaimana komitmen Ketua DPRD dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya?
Sementara kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, redaksi juga memandang perlu memperoleh penjelasan mengenai status kewenangan ruas jalan, kondisi terkini, alokasi anggaran, serta rencana penanganannya.
Redaksi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan Riki Chandra merupakan aspirasi dan pandangan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan serta konfirmasi kepada pihak terkait.
KilasRiau.com membuka ruang seluas-luasnya bagi Ketua DPRD H. Juprizal, unsur pimpinan DPRD, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab.
Setiap penjelasan akan dihormati dan disajikan secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dan independensi jurnalistik.
Sebab, tujuan pemberitaan bukan untuk menghakimi seseorang, melainkan memastikan bahwa kritik masyarakat memperoleh jawaban dan persoalan pembangunan mendapatkan perhatian.
JALAN RUSAK ADALAH PENGINGAT BAGI KEKUASAAN
Pada akhirnya, jalan kampung mungkin hanya terlihat sebagai persoalan kecil di antara banyaknya agenda pemerintahan.
Namun, bagi masyarakat yang setiap hari melewatinya, jalan itu adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari.
Kursi Ketua DPRD mungkin memberikan kehormatan. Jabatan mungkin membuka ruang pengaruh. Namun, kehormatan politik tidak lahir dari tingginya posisi seseorang dalam struktur kekuasaan.
Ia lahir dari keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama ketika aspirasi itu datang dari wilayah yang selama ini merasa belum mendapatkan perhatian pembangunan secara memadai.
Rakyat tidak selalu meminta sesuatu yang muluk-muluk. Terkadang mereka hanya menginginkan jalan yang layak, akses yang aman, dan pemerintah yang tidak menutup mata terhadap kesulitan mereka.
Sebab, pada akhirnya, jabatan memiliki masa, kekuasaan memiliki batas, tetapi ingatan masyarakat tentang siapa yang memperjuangkan nasib mereka akan tetap tinggal.
Dan ketika jalan kampung masih menunggu perbaikan, pertanyaan yang patut dijawab bukan hanya kapan aspal akan dibentangkan, tetapi sejauh mana mandat rakyat benar-benar diperjuangkan oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan.*(ald)