TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) — Pesta telah selesai. Jalur-jalur telah kembali ke kampung halaman. Tepian Narosa perlahan kembali pada wajah biasanya.
Tetapi satu pertanyaan justru belum ikut pulang:
Ke mana saja uang penyelenggaraan Pacu Jalur Event Nasional 2026 mengalir?
Pertanyaan itu kini semakin relevan setelah persoalan honorarium panitia mencuat dan informasi mengenai honor penari tari massal juga disebut belum diterima.
Sebab jauh sebelum festival digelar, Ketua Panitia Festival Pacu Jalur Nasional 2026, Andi Cahyadi, telah menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran penyelenggaraan diperkirakan mencapai sekitar Rp6,6 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam ekspose persiapan festival pada 13 Juli 2026. Saat itu, Andi menyebut anggaran yang tersedia baru sekitar Rp1,2 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan yang cukup signifikan. Panitia kemudian berharap dukungan dunia usaha melalui CSR untuk menutup kebutuhan tersebut.
Belakangan, pada 24 Juli 2026, Pemkab Kuansing menyebut angka kebutuhan penyelenggaraan menjadi sekitar Rp6,7 miliar, dengan alasan kemampuan keuangan daerah terbatas dan dukungan dunia usaha dibutuhkan.
Di titik inilah pertanyaan publik menjadi semakin penting.
Dari kebutuhan Rp6,6–Rp6,7 miliar itu, berapa yang akhirnya benar-benar terkumpul?
Berapa yang berasal dari APBD?
Berapa dari CSR atau dunia usaha?
Berapa yang masuk melalui sumber pendanaan lainnya?
Dan yang paling penting:
Berapa yang benar-benar dibelanjakan?
Angka Besar, Pertanggungjawaban Harus Terang
Rp6,6 miliar bukan angka kecil.
Namun, perlu ditegaskan, angka tersebut berdasarkan pernyataan panitia merupakan perkiraan kebutuhan penyelenggaraan, bukan bukti bahwa Rp6,6 miliar telah seluruhnya tersedia atau dicairkan.
Justru karena itu, publik membutuhkan angka setelah kegiatan selesai.
Jika pada Juli kebutuhan masih mencapai sekitar Rp6,6 miliar sementara dana tersedia baru sekitar Rp1,2 miliar, lalu festival akhirnya tetap berlangsung meriah pada 19–23 Agustus, maka secara logis muncul pertanyaan mengenai bagaimana kekurangan anggaran tersebut kemudian ditutup.
Apakah seluruh kekurangan berhasil dipenuhi?
Dari mana sumbernya?
Apakah ada tambahan kontribusi perusahaan?
Apakah ada perubahan komposisi kegiatan?
Apakah ada pos yang kemudian dipangkas?
Atau justru terdapat sumber pembiayaan lain yang belum dijelaskan kepada publik?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan.
Itulah konsekuensi logis ketika sebuah kegiatan publik menggunakan anggaran dalam jumlah besar dan melibatkan banyak pihak.
Dari Rp1,2 Miliar Menuju Kebutuhan Rp6,6 Miliar
Dokumen dan keterangan resmi pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan besar antara dana yang tersedia pada pertengahan Juli dengan kebutuhan penyelenggaraan.
Pada 13 Juli, panitia menyebut kebutuhan sekitar Rp6,6 miliar, sedangkan dana tersedia sekitar Rp1,2 miliar.
Kurang dari dua pekan kemudian, Pemkab menyebut kebutuhan sekitar Rp6,7 miliar dan kembali menegaskan pentingnya dukungan dunia usaha.
Sementara festival akhirnya berlangsung dan ditutup pada 23 Agustus 2026.
Pemkab kemudian menyatakan keberhasilan festival tersebut tidak hanya ditentukan oleh pertandingan, tetapi juga oleh kerja panitia, masyarakat, pelaku usaha dan seluruh stakeholder.
Maka, setelah panggung ditutup, pekerjaan berikutnya semestinya adalah rekonsiliasi dan pertanggungjawaban.
Bukan hanya soal berapa uang yang masuk.
Tetapi juga ke mana uang tersebut keluar.
Honorarium Menjadi Pintu Masuk
Munculnya informasi mengenai honor panitia dan penari justru membuat persoalan anggaran menjadi semakin menarik untuk ditelusuri.
Sebab honorarium hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan biaya penyelenggaraan.
Masih ada kebutuhan panggung.
Ada perlengkapan.
Ada keamanan.
Ada kebersihan.
Ada transportasi.
Ada konsumsi.
Ada kegiatan seni dan budaya.
Ada publikasi.
Ada akomodasi.
Ada berbagai kebutuhan teknis lainnya.
Jika seluruh kebutuhan tersebut memiliki pos anggaran masing-masing, maka publik memiliki alasan yang kuat untuk meminta gambaran menyeluruh mengenai realisasinya.
Bukan karena masyarakat ingin mengorek-ngorek pesta yang telah selesai.
Melainkan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sebuah event yang membawa nama daerah dan melibatkan sumber daya publik dikelola.
Sponsor Juga Perlu Terang
Pemerintah sendiri sejak awal membuka ruang bagi dunia usaha untuk membantu pembiayaan Festival Pacu Jalur 2026.
Bahkan dalam rapat umum festival pada Juli, Pemkab secara resmi menyatakan sponsor jalur kembali diperbolehkan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap keberlangsungan Pacu Jalur.
Karena itu, jika terdapat kontribusi perusahaan atau pihak swasta untuk festival, pertanyaan publik berikutnya menjadi sederhana:
Siapa saja yang memberikan dukungan?
Berapa nilainya?
Dalam bentuk uang atau barang/jasa?
Untuk pos kegiatan apa?
Siapa yang menerima atau mengelolanya?
Dan apakah seluruh kontribusi tersebut tercatat dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan?
Transparansi tidak akan merugikan panitia.
Sebaliknya, transparansi justru dapat menjadi pelindung bagi panitia apabila seluruh pengelolaan anggaran memang telah dilakukan sesuai ketentuan.
Buku Anggaran Jangan Ikut Ditutup Bersama Panggung
Pacu Jalur KEN 2026 telah berhasil menyedot perhatian masyarakat.
Pemkab menyebut festival tersebut sebagai agenda budaya besar yang mampu menggerakkan pariwisata dan ekonomi masyarakat.
Itu adalah sisi yang patut diapresiasi.
Namun keberhasilan sebuah event publik tidak berhenti ketika pemenang telah diumumkan.
Ada fase kedua yang tidak kalah penting:
pertanggungjawaban.
Karena panggung boleh dibongkar.
Tenda boleh dilepas.
Spanduk boleh diturunkan.
Jalur boleh kembali ke kampung.
Tetapi buku pertanggungjawaban tidak boleh ikut dilipat dan disimpan dalam gelap.
Masyarakat membutuhkan angka yang terang.
Berapa anggaran awal?
Berapa dana yang terkumpul?
Berapa yang bersumber dari APBD?
Berapa kontribusi dunia usaha?
Berapa realisasi belanja?
Berapa honor panitia?
Berapa honor penari?
Berapa sisa anggaran?
Dan apakah seluruh kewajiban kepada pihak yang terlibat telah dibayarkan?
Publik Tidak Meminta Rahasia, Hanya Kepastian
Jika seluruh anggaran telah dikelola dengan baik, maka tidak ada alasan untuk takut membuka laporan.
Jika ada honor yang belum dibayarkan karena persoalan administrasi, jelaskan.
Jika ada dana yang belum cair, jelaskan.
Jika terdapat perubahan anggaran, jelaskan.
Jika kebutuhan Rp6,6 miliar akhirnya tidak seluruhnya terealisasi, jelaskan.
Justru dari penjelasan itulah publik dapat membedakan antara persoalan administrasi yang sedang diselesaikan dengan persoalan yang memang membutuhkan perhatian lebih jauh.
Kini, setelah festival berakhir, pertanyaan mengenai anggaran tidak semestinya dianggap sebagai gangguan terhadap pesta budaya.
Ini adalah bagian dari pesta demokrasi: ketika uang publik digunakan, publik berhak mengetahui pertanggungjawabannya.
Pacu Jalur telah selesai berpacu di sungai.
Sekarang, giliran angka-angka yang harus berpacu menuju terang.
Rp6,6 miliar pernah disebut sebagai kebutuhan. Berapa yang akhirnya terkumpul, berapa yang dibelanjakan, dan apakah seluruh orang yang bekerja telah menerima haknya?
Publik menunggu jawaban.*(ald)