KUANTAN TENGAH (KilasRiau.com) – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Banjar Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Selasa (23/12/2025), bertempat di Kantor Desa Pulau Banjar Kari.

Kegiatan ini menjadi forum strategis tahunan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan desa dengan kebijakan pemerintah daerah. Musrenbangdes dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah kecamatan, perangkat desa, lembaga desa, tokoh masyarakat, hingga unsur keamanan.
Camat Kuantan Tengah, Eka Putra, S.Sos., M.Si, hadir langsung dan membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Eka Putra menegaskan bahwa Musrenbangdes bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang penting untuk merumuskan kebutuhan riil masyarakat secara partisipatif dan bertanggung jawab.
“Musrenbangdes ini adalah pondasi awal pembangunan. Semua usulan harus lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan sesaat. Karena dari sinilah arah pembangunan desa ditentukan,” ujar Eka Putra.
Menurutnya, partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci agar perencanaan pembangunan desa benar-benar tepat sasaran. Ia mengingatkan agar setiap usulan program disusun secara rasional, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.
“Desa tidak bisa berjalan sendiri. Perencanaan harus selaras, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Maka Musrenbangdes ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tambahnya.
Musrenbangdes Desa Pulau Banjar Kari turut dihadiri Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa (PD/PLD), Kepala Desa beserta perangkat, anggota BPD, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Ketua Pemuda, Lembaga Adat Desa (LAD), tokoh masyarakat, pengurus BUMDes, Koperasi Merah Putih, Karang Taruna, serta Ketua PKK dan para kader.
Ketua BPD Desa Pulau Banjar Kari, Arwendi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Musrenbangdes ini merupakan amanat regulasi sekaligus komitmen BPD untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Kami di BPD berupaya menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. Semua usulan yang disampaikan hari ini akan dibahas dan disepakati bersama, sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran desa,” kata Arwendi.
Ia menambahkan bahwa Musrenbangdes juga menjadi ruang evaluasi terhadap program pembangunan yang telah berjalan, sekaligus menyusun rencana kerja desa untuk tahun anggaran berikutnya.
Selama musyawarah berlangsung, berbagai usulan mengemuka dari perwakilan masyarakat, mulai dari sektor infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan peran kelembagaan desa. Diskusi berlangsung dinamis, dengan suasana musyawarah yang terbuka dan penuh tanggung jawab.
Camat Eka Putra mengapresiasi jalannya Musrenbangdes yang dinilai berlangsung tertib dan aspiratif. Ia berharap hasil musyawarah tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Perencanaan yang baik harus diiringi dengan pelaksanaan yang jujur dan pengawasan yang kuat. Di sinilah peran BPD, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen desa untuk saling mengingatkan,” tegasnya.

Musrenbangdes Desa Pulau Banjar Kari diharapkan mampu melahirkan kesepakatan bersama yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.*(ald)