KILASRIAU.com - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Raya M.David Aqmal meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaudit anggaran program pelatihan pra kerja, Minggu (3/5/2020).
M David Aqmal diketahui merupakan Ketua HMI Cabang Jakarta Raya dan ternyata merupakan pemuda asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan ia juga Aktif dalam suatu organisasi kepemudaan yaitu "Pemuda Kreatif"
Ketua Umum HMI Jakarta Raya M.David Aqmal mengatakan bahwa di saat-saat seperti ini tidak lah wajar pemerintah mengeluarkan program pra kerja melalui perpres no 36 tahun 2020 tentang pra kerja, yang membutuhkan anggaran Rp 20 triliun, dan sebanyak Rp 5,6 triliun di antaranya diperuntukkan bagi program pelatihan.
"Saya kira di saat pandemi ini pemerintah harus cerdas, saat ini hampir di seluruh indonesia dari sabang sampai marauke korban pandemi covid-19 terus bertambah, dan petugas kesehatan saat ini hampir semuanya itu kekurangan yang nama nya Alat pelindung Diri (APD)," kata M.David Aqmal
Menurut David, kenapa pemerintah tidak mengalokasikan anggaran itu saja untuk menambah anggaran penanggulangan covid-19 ini, tidak ada keterbukaan dan tranparansi pemerintah tentang penunjukan langsung kepada mitra yang menjadi penyedia pelatihan pra kerja, Serta bagaimana pengawasan pada program ini.