Kilasriau.com, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para Gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah karena telah menuntaskan pembahasan hingga penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.
Penghargaan tersebut turut ditujukan bagi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah, serikat pekerja/buruh, pengusaha, hingga akademisi.
Yassierli mengatakan bahwa penetapan upah minimum merupakan langkah krusial negara untuk menjamin penghidupan layak bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha, produktivitas, dan iklim investasi yang kondusif.
"Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak," ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Menyusul rampungnya penetapan di tingkat provinsi, tahapan selanjutnya adalah pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2027. Yassierli berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat terus memperkuat dialog sosial yang konstruktif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bersama.