Kilasriau.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II, Mafirion Syamsuddin Rogo, menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan.
Hal itu disampaikan Mafirion menanggapi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau, Minggu (22/11/2026).
Menurut Mafirion, kebijakan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola kehutanan nasional sekaligus memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
"Kami meminta agar siapa pun yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan harus ditindak. Jangan ada perusahaan besar atau pemegang konsesi yang kebal hukum. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun," tegas Mafirion.
Areal konsesi yang disebut mencapai 338.536 hektare tersebut tersebar di enam kabupaten di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, dan Kampar.