Kilasriau.com – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pencabutan ini tertuang pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.
Pencabutan ini atas dasar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas ±18.362,74 ha , bukaan tambang tanpa izin sekitar ±541,46 ha, dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.
Dasar pencabutan izin PT RAPP menguatkan temuan WALHI Riau selama ini. Termasuk karhutla yang terjadi tahun 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis. Hasil analisis WALHI Riau juga memperlihatkan bahwa areal kerja PT RAPP sudah berulang kali terindikasi terjadi karhutla, di antaranya tahun 2015, 2016, 2017, 2020 dan 2026.
Selain itu, hasil temuan WALHI Riau juga menemukan dugaan tidak adanya upaya pemulihan pasca kebakaran oleh PT RAPP, khususnya di estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Lebih parahnya, PT RAPP melakukan penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di lokasi prioritas restorasi pasca kebakaran.
Pencabutan ini harus menjadi momentum Pemerintah meninjau secara menyeluruh terhadap pelanggaran yang telah dilakukan PT RAPP, termasuk seluruh pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan izin dan potensi pelanggaran lainnya.