Kilasriau.com, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi menyusul terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sektor ESDM menjadi fokus karena berisiko keselamatan tinggi.
"Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menerima audiensi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Afriansyah menjelaskan, UU ini mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden. UU ini juga mengatur ruang lingkup pengawasan di tempat kerja. Penyelarasan regulasi turunan, kata Afriansyah, diperlukan agar kepastian hukum bagi pelaku usaha terjaga tanpa mengurangi pelindungan pekerja.
Dari sisi kewajiban, perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja/buruh atau berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan. SMK3 itu harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perusahaan berisiko tinggi juga wajib membentuk Komite K3 dari unsur pengusaha dan pekerja.
Pemberi kerja yang tidak mematuhi kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif, hingga pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3.