Kilasriau.com, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat sinergi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor perikanan melalui penyelarasan regulasi dan pelaksanaan pengawasan bersama (joint inspection) antarnegara anggota ASEAN. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelindungan pekerja sekaligus mendorong terwujudnya pekerjaan layak di sektor perikanan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Ismail Pakaya, saat membuka Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam arahannya, Ismail menjelaskan bahwa K3 merupakan salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022. Prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan pelindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan.
"Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan," jelas Ismail.
Di tingkat regional, negara-negara ASEAN juga telah merumuskan sejumlah pedoman untuk memperkuat pelindungan K3, termasuk bagi pekerja sektor informal dan pekerja di sektor perikanan.