Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Kilasriau.com, Jakarta – Jelang penetapan upah minimum 2027, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. 

Pedoman tersebut mencakup penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027.

Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penyampaian pedoman ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan penting agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kepentingan pekerja/buruh sekaligus keberlangsungan usaha.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).