Kemnaker Perluas Kuota Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas

Kemnaker Perluas Kuota Pelatihan Vokasi bagi Penyandang Disabilitas

Kilasriau.com, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperluas akses pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD). Langkah ini ditempuh untuk memperbesar peluang penyerapan pekerja disabilitas ke sektor formal.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, saat membuka Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui Job Portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).

Cris mengungkapkan berdasarkan data Sakernas Agustus 2025 dalam Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia, dari 1.173.066 pekerja disabilitas, baru 33,58 persen (393.916 orang) yang terserap di sektor formal. Mayoritas, yakni 66,48 persen (779.150 orang), masih bekerja di sektor informal.

"Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif," ujar Cris Kuntadi.

Ia menjelaskan, belum optimalnya pemenuhan kuota kerja disabilitas (minimal 1 persen di perusahaan swasta dan 2 persen di instansi pemerintah/BUMN/BUMD sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016) bukan karena kurangnya kemampuan penyandang disabilitas, melainkan akibat belum tepatnya link and match, kesiapan keterampilan dan sertifikasi, minimnya akomodasi yang layak, serta stigma di tempat kerja.