Kemnaker Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas melalui Ekosistem SIAPkerja

Kemnaker Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas melalui Ekosistem SIAPkerja

Kilasriau.com, Bekasi — Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Cris Kuntadi, menekankan pentingnya penerapan link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan potensi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) melalui penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi, serta pemanfaatan platform SIAPkerja.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan tenaga kerja penyandang disabilitas memperoleh hak atas pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, akomodasi yang layak, serta kesempatan untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja.

“Jadi kita akan coba link and match-kan antara supply dan demand,” ujar Cris dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) di Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Cris menilai keberadaan regulasi dan program saja belum cukup untuk memastikan penempatan TKPD berjalan efektif. Menurutnya, diperlukan manajemen perubahan (change management) melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan mengenai kewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya. Sementara itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.