Kilasriau.com - Pemerintah mewajibkan masyarakat yang sudah punya penghasilan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak, baik bagi peserta maupun anggota keluarganya.
Dalam program BPJS Ketenagakerjaan, terdapat beberapa kepesertaan yang bisa diikuti oleh masyarakat pekerja. Pertama, pekerja di sektor Bukan Penerima Upah (BPU). Kedua, pekerja di sektor Penerima Upah (PU). Ketiga, pekerja disektor Jasa Kontruksi dan Keempat, pekerja di sektor PMI (Pekerja Migran Indonesia).
Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota, Hendrayanto menerangkan, BPU merupakan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang biasanya diperuntukkan untuk pekerja yang bekerja secara mandiri, seperti pemilik usaha skala mikro dan kecil, seniman, dokter, pengacara, freelancer. Serta, pekerja sektor informal misalnya petani, sopir angkot, mitra ojol, pedagang dan nelayan.
"Umumnya, peserta BPU bisa mendaftar tiga program yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," sebut Hendra.
Berbeda dengan BPU, lanjut Hendrayanto. Penerima Upah (PU) biasanya diperuntukkan untuk peserta yang menerima upah, gaji dan imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan PU mencakup Non ASN, Karyawan swasta, karyawan BUMN dan lainnya.