Kilasriau.com - Memasuki usia ke-61 tahun Kabupaten Indragiri Hilir, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kembali kita ajukan: ke mana sebenarnya arah pembangunan daerah kita hari ini? Apakah pembangunan benar-benar diarahkan untuk membebaskan masyarakat dari berbagai persoalan struktural, atau justru terjebak dalam rutinitas administratif yang sibuk memproduksi program, kunjungan, proyek, dan laporan pertanggungjawaban?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar ungkapan kegelisahan. Lebih dari itu, ia merupakan gugatan epistemologis sekaligus politis terhadap cara pemerintah daerah memahami dan menentukan arah pembangunan ke depan.
Sebab, pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari seberapa banyak wilayah yang telah dikunjungi, berapa panjang jalan yang dibangun, berapa banyak proyek yang direalisasikan—terlebih ketika sejumlah proyek pada tahun 2026 justru menuai persoalan dan kegagalan—atau seberapa banyak program yang diluncurkan. Pembangunan harus diukur dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin keberlangsungan hidup masyarakat, melindungi ruang ekologis, menciptakan keadilan ekonomi, serta membuka akses pendidikan dan kesempatan masa depan yang setara bagi seluruh generasi.
Apabila ukuran tersebut digunakan untuk membaca realitas Indragiri Hilir hari ini, tentu dengan segala keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang layak menjadi bahan refleksi sekaligus evaluasi bagi para pelayan masyarakat.
Krisis Ruang Hidup: Ketika Ekonomi Kelapa dan Ekologi Sama-Sama Terancam