Kilasriau.com – Persoalan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kembali mendapat sorotan. Lambannya proses penyaluran, minimnya informasi kepada orang tua, hingga adanya dana bantuan yang disebut-sebut dikembalikan ke negara karena tidak tersalurkan kepada siswa penerima, menjadi perhatian serius Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Mohammad Wahyudin.
Wahyudin menyayangkan masih adanya persoalan dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut. Menurutnya, PIP merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan akses pendidikan dan tidak terhambat oleh persoalan ekonomi.
Karena itu, ia menilai tidak seharusnya bantuan yang telah dialokasikan untuk siswa penerima justru tidak tersampaikan akibat lemahnya komunikasi, koordinasi, maupun ketidakproaktifan pihak sekolah.
"Sangat disayangkan! Jangan sampai ada lagi dana PIP yang dikembalikan ke negara. Itu merupakan hak siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima. Jangan sampai kelalaian pihak sekolah justru membuat anak-anak kehilangan haknya," tegas Wahyudin saat dikonfirmasi wartawan, Senin (2/11/2026).
Politisi Partai Gerindra tersebut juga mendukung langkah Dinas Pendidikan Inhil yang menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap sekolah maupun kepala sekolah yang tidak proaktif menyampaikan informasi terkait bantuan PIP kepada siswa dan orang tua.