KUANSING (KilasRiau.com) – Kunjungan lapangan Plt Bupati Kuansing, H. Muklisin bersama Kepala Dinas PUPR Ade Fahrer, dan Kepala Diskopdagrin, Masnur Judin ke Pasar Modern Teluk Kuantan, yang dipublikasikan secara masif oleh media lokal Infokuansing, seharusnya menjadi momen refleksi kebijakan tata kota. Namun, alih-alih disambut sebagai simbol kemajuan infrastruktur, peninjauan tersebut justru memicu ledakan kritik publik yang menelanjangi kesenjangan antara label “modern” dengan realitas sosiologis di lapangan.
Melalui kolom komentar yang berfungsi sebagai ruang partisipasi digital, warga tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan kritikus tajam yang membongkar paradoks perencanaan tata niaga daerah ini.
Ketika Infrastruktur Mengkhianati Fungsinya
Keluhan paling dominan dan menyayat hati bukanlah soal estetika bangunan, melainkan kegagalan fundamental sistem sanitasi. Netizen seperti Uwaa Sun dan Dapur Maknazira secara spesifik menyoroti drainase yang lumpuh, genangan air berwarna hijau, serta tumpukan sampah yang menciptakan olfaktori (bau) tak sedap.
Dalam perspektif perencanaan kota, pasar modern bukan sekadar tentang atap baja ringan atau lantai keramik. Ia adalah tentang manajemen limbah dan sirkulasi udara yang manusiawi. Fakta bahwa pedagang dan pembeli masih harus bertransaksi di tengah aroma busuk dan genangan air stagnan menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan di Kuansing mungkin terlalu terpaku pada aspek visual (fisik), namun buta terhadap aspek higienitas yang merupakan hak dasar pengguna ruang publik.
Tertib Ruang vs. Ekologi Pedagang
Isu kedua yang mencuat adalah konflik ruang. Komentar dari Hacici Oktarini dan Veronica Dewi Chandra menyingkap masalah klasik urbanisasi: invasi pedagang terhadap badan jalan dan trotoar. Ironisnya, invasi ini sering kali merupakan respons alami terhadap ketidakmampuan los pasar menampung dinamika ekonomi mikro, atau karena ketegasan regulasi zonasi yang lemah.
Warga menuntut penertiban, namun juga secara implisit mengingatkan pemerintah bahwa “menertibkan” bukan berarti menggusur tanpa solusi. Jika los pasar sepi sementara trotoar ramai, itu adalah indikator bahwa desain pasar gagal memahami perilaku konsumen dan pedagang lokal. Memaksa pedagang masuk ke dalam tanpa memperbaiki daya tarik interior pasar hanyalah bentuk formalisme birokrasi yang kosong.
Apa Itu “Modern”?
Mungkin kritik paling pedas datang dari sindiran semantik mengenai definisi “Pasar Modern”. Netizen seperti Don Juan dan Cahaya Fitri membandingkan kondisi Teluk Kuantan dengan standar pasar modern di pusat pertumbuhan lain (seperti SKA Pekanbaru). Pertanyaan retoris “Manga pasar apak caliak???” (Bagaimana pasar bisa disebut modern?) adalah tamparan keras bagi narasi promosi pemerintah.
Bagi masyarakat awam, “modern” identik dengan kenyamanan, kebersihan, dan efisiensi. Jika sebuah pasar masih berlubang, bau, genangan limbah, dan semrawut, maka penyematkan label “modern” hanyalah eufemisme politik untuk menutupi keterlambatan pelayanan publik.
Partisipasi Digital sebagai Barometer Kebijakan
Respons warganet dalam unggahan Infokuansing membuktikan bahwa media sosial telah bergeser fungsi dari sekadar papan pengumuman menjadi ruang audit sosial. Permintaan admin agar warga “mengetik keluhan” dijawab dengan data kualitatif yang valid: parkir yang sembarangan (Masnur), harga komoditas yang tidak terkendali (Putra Sulung), hingga jalan rusak yang membahayakan (Lidya Olshop).
Bagi Plt Bupati dan Kadis PUPR, foto-foto peninjauan yang tersenyum di depan kamera tidak akan cukup menghapus citra kumuh yang tertanam di memori kolektif warga. Peninjauan fisik harus segera diterjemahkan menjadi aksi teknis: normalisasi drainase, penegakan zona parkir, dan revitalisasi manajemen kebersihan.
Tanpa perbaikan substansial pada tiga pilar tersebut—sanitasi, tata ruang, dan manajemen—Pasar Modern Teluk Kuantan hanya akan tetap menjadi “pasar tradisional yang berganti baju”, bukan wajah baru peradaban ekonomi Kuansing yang sesungguhnya.*(ald)