Kilasriau.com – Orang muda Riau menggelar aksi di area Car Free Day (CFD), di depan kantor Gubernur Riau pada Minggu, 20 September 2026. Aksi ini merupakan bagian dari aksi serentak secara nasional dalam rangka memperingati Hari Keadilan Ekologis (HKE) 2026 dengan tema “Dari Tapak untuk Keadilan Antargenerasi”. Pada aksi HKE kali ini orang muda menyuarakan perlindungan ekosistem hutan dan gambut, pencegahan bencana ekologis, pemulihan pasca bencana, perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendesak penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan.
Aksi ini diikuti puluhan orang muda yang terdiri dari Desk Disaster Region Riau, Wahana Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (WANAPALHI), Bangun Desa Payung Negeri (BDPN), Forestry Student Club (FSC) dan Atok Belang Jurusan Kehutanan Universitas Riau, Laskar Pegiat Ekowisata (LPE) Riau, Mapala Humendala, Sahabat Keadilan Antar Generasi (SELARAS), WALHI Riau, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Bahana Mahasiswa, Mapala Gaharu, Indonesian Youth & Education Society (IYES) Foundation, dan Ruang Asa.
Aksi dimulai dengan pawai orang muda dari Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru menuju depan Kantor Gubernur Riau. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tuntutan aksi melalui orasi, puisi, poster dan spanduk bertuliskan “Pulihkan Gambut, Hukum Korporasi Perusak Lingkungan”. Selain menyampaikan tuntutan, peserta aksi ini juga turut mengajak masyarakat untuk menuliskan harapan dan aspirasinya terhadap kondisi lingkungan Riau melalui spanduk serta membagikan masker sebagai simbol kondisi lingkungan hidup yang buruk di Riau saat ini.
Amanda Qhurvi, perwakilan SELARAS mengatakan bahwa bencana yang terjadi saat ini bukanlah bencana alam, melainkan bencana ekologis yang disebabkan oleh korporasi serakah. “Kami menolak pembangunan yang mengorbankan ruang hidup, mengorbankan hak rakyat. Kalau pembangunan membutuhkan pengorbanan rakyat kecil maka kita harus bertanya pembangunan ini untuk siapa?" ucap Amanda.
Sabila Dwipa Purnama, anggota WANAPALHI menyebut masyarakat adat, petani, perempuan, orang muda, anak-anak hingga bayi merupakan kelompok rentan yang paling terdampak atas karhutla yang saat ini hampir mencapai 20 ribu hektar di Riau. “Kita tidak bisa terus berdiam diri ketika ruang hidup dan paru-paru rakyat dirampas. Kita tidak bisa membiarkan masa depan anak-cucu kita ditukar dengan asap beracun dan keuntungan jangka pendek para pembakar hutan,” ujar Salsabila.