Kilasriau.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Inhil, Selasa 15 September 2026.
Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terutama optimalisasi aset daerah dan kebijakan pertanahan. Kegiatan diikuti Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN RI, gubernur se-Indonesia, serta bupati/wali kota dan sekretaris daerah se-Indonesia.
Dari Pemerintah Kabupaten Inhil, kegiatan diikuti Sekretaris Daerah Inhil Tantawi Jauhari, Kepala Bapenda Inhil, serta sejumlah pihak terkait.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aset daerah didorong tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain pengelolaan aset, forum turut membahas keterlibatan pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), termasuk pengelolaan dan perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).