Kilasriau.com - Sekelompok aktivis menuntut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) segera dibubarkan karena sejumlah penunjukan mitra Kerja Sama Operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara terhadap Kebun Kelapa Sawit hasil sitaan Satgas terindikasi hasil persekongkolan oleh oknum Direksi.
Menurut mereka, kerja keras Satgas PKH yang berhasil menyita kembali kebun sawit di lahan negara akan sia-sia jika kebun tersebut dikelola dengan tidak becus oleh Agrinas yang diisi oknum tidak pro visi Presiden.
Tuntutan ini disampaikan langsung ke Kejaksaan selaku Penegak Hukum sekaligus Koordinator Satgas PKH, Jumat (11/9/2026). Menurut kelompok yang menamakan diri Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki disingkat JANGAN OLIGARKI ini, Kejaksaan jangan membiarkan masalah KSO berlarut-larut tanpa ada penegakan hukum.
"Kejaksaan selain bagian dari Satgas PKH tugas pokoknya adalah sebagai Penegak Hukum. Oleh sebab itu, kami minta Kejaksaan segera periksa oknum Direksi Agrinas yang mengutak-atik SK (Surat Keputusan) Penunjukan atau Penugasan KSO. Jika itu tidak dilakukan, maka, kami minta Satgas PKH sebaiknya dibubarkan. Kita akan suarakan besok," ungkap Juru Bicara JANGAN OLIGARKI, Ali Junjung.
Ali mengatakan, hasil kerja Satgas PKH melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 yang berhasil merebut kekayaan alam dari penguasaan Oligarki secara ilegal, akan menjadi sia-sia jika oknum Agrinas malah dibiarkan 'main mata' dengan Oligarki.