Kilasriau.com – Isu perkelapaan kembali menjadi perhatian sejumlah organisasi yang tergabung dalam sebuah Aliansi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Aliansi tersebut mendesak DPRD Inhil segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan melibatkan unsur legislatif, eksekutif, pelaku usaha, serta perwakilan petani guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang selama ini membelit sektor perkelapaan.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul masih berlarut-larutnya persoalan yang dihadapi petani kelapa, terutama terkait ketidakpastian harga dan lemahnya implementasi kebijakan yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Perwakilan Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) Indragiri Hilir, Fitra Andriyan yang tergabung dalam Aliansi Petani Kelapa, mengatakan bahwa RDP gabungan menjadi langkah penting untuk mempertemukan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan perkelapaan di daerah.
“MPKN sebagai wadah bagi petani kelapa meminta pihak legislatif segera menjalankan fungsi pengawasan terkait kondisi petani kelapa. Persoalan yang dihadapi hari ini sudah terlalu lama berlangsung dan membutuhkan langkah nyata,” tegas Fitra, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, petani kelapa saat ini menghadapi persoalan yang kompleks. Selain ketidakpastian harga, berbagai masalah lain turut memengaruhi keberlangsungan ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perkebunan kelapa.