Kilasriau.com — Persoalan anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan janji dan wacana hilirisasi. Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan petani, pemerintah pusat justru dinilai belum menunjukkan respons yang sebanding dengan besarnya persoalan yang dihadapi daerah penghasil kelapa terbesar tersebut.
Kekecewaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Inhil, Samino, dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi Perjuangan Rakyat yang digelar Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (21/8/2026).
Diskusi yang mengangkat tema “Negara Harus Hadir untuk Keadilan Tata Niaga Kelapa” tersebut menjadi ruang untuk mengurai persoalan tata niaga kelapa yang hingga kini belum menemukan titik terang, mulai dari rendahnya harga di tingkat petani, belum kuatnya posisi tawar pekebun, hingga janji hilirisasi industri yang dinilai belum memberikan dampak nyata.
Samino bahkan mengaku kecewa terhadap sikap pemerintah pusat. Menurutnya, kekecewaan tersebut semakin terasa setelah dirinya bersama pihak pemerintah daerah menghadiri audiensi untuk menyampaikan langsung persoalan harga kelapa Inhil, namun aspirasi yang dibawa dari masyarakat dinilai belum mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan.
“Terus terang kami kecewa dan menyesal datang kesana. Kami datang membawa persoalan masyarakat, membawa persoalan petani kelapa Inhil, dan berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat. Tapi setelah kita hadir dan menyampaikan persoalan ini, kita merasa belum dianggap sebagaimana mestinya,” ujar Samino.