Kilasriau.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama DPRD Inhil mendorong langkah konkret pemerintah pusat untuk mengatasi anjloknya harga kelapa dalam atau kelapa rakyat yang berdampak langsung terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha pekebun.
Upaya tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Niaga Komoditas Kelapa Dalam Kabupaten Indragiri Hilir yang digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026. Rakor membahas kondisi penurunan harga kelapa di tingkat pekebun sekaligus merumuskan langkah penanganan dan kebijakan tata niaga yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Inhil, Umar Hamdi, mengatakan Pemkab Inhil bersama Bupati Inhil, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Ketua DPRD Inhil, Wakil Ketua DPRD serta Ketua Komisi II DPRD Inhil hadir untuk menyampaikan langsung kondisi yang dihadapi para pekebun kelapa.
“Kondisi yang terjadi saat ini sudah kami sampaikan secara komprehensif dalam rapat koordinasi ini. Kami ingin pemerintah pusat melihat secara langsung kondisi yang dihadapi pekebun kelapa di Inhil, terutama akibat penurunan harga yang cukup signifikan,” ujar Umar.
Berdasarkan hasil rapat, harga kelapa bulat di tingkat pekebun Inhil dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan tajam. Harga yang pada awal tahun berada di kisaran Rp3.800 hingga Rp3.900 per kilogram, kini berada sekitar Rp1.900 hingga Rp2.200 per kilogram.