Kilasriau.com - Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Riau II, H. Mafirion, meminta PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) lebih selektif menentukan mitra pengelola perkebunan.
Ia menegaskan, kerja sama operasional (KSO) tidak boleh diberikan kepada perusahaan yang mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar ataupun hak-hak masyarakat adat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mafirion menyusul masih terjadinya bentrokan dan konflik perkebunan di sejumlah wilayah Riau. Menurutnya, konflik agraria tidak boleh kembali berulang setelah pengelolaan lahan beralih kepada Agrinas.
“Jangan sampai pergantian pengelola hanya mengganti nama perusahaan, sementara persoalan dengan masyarakat tetap terjadi. Agrinas harus memastikan perusahaan yang dipercaya mengelola kebun mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat dan menghormati hak-hak masyarakat adat,” kata Mafirion.
Mafirion mengatakan, lahan yang dikelola Agrinas memiliki dimensi sosial yang besar. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh hanya berorientasi pada produksi dan keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat serta menjamin kepastian atas hak-hak mereka.