Kilasriau.com - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Riau meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) mengkaji ulang implementasi Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 tentang kewajiban pelaporan tahunan Perseroan Terbatas (PT).
Kenapa? karena aturan tersebut berpotensi menambah beban operasional perusahaan pers daerah, khususnya media startup yang masih berjuang mempertahankan keberlangsungan usahanya.
Ketua SMSI Riau Luna Agustin mengatakan, sebagian besar perusahaan media siber di daerah masih beroperasi dalam skala usaha yang setara dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu, kewajiban pelaporan yang membutuhkan jasa notaris dengan biaya yang diperkirakan mencapai sekitar Rp6 juta setiap tahun dinilai menjadi beban yang cukup berat.
"Media startup saat ini sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari penurunan pendapatan iklan, persaingan dengan platform digital global, hingga meningkatnya biaya operasional. Jangan sampai regulasi baru justru semakin menjepit ruang gerak media lokal," ujar Luna di Pekanbaru, Rabu (05/08/2026).