Kilasriau.com - Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru segera mengambil langkah tegas dan objektif dalam menangani perselisihan hubungan industrial (PHI) antara mantan pekerja berinisial AYP dengan pihak Rumah Sakit (RS) Syafira.
Desakan tersebut disampaikan PBH PERADI Pekanbaru melalui siaran pers yang diterima media, menyusul belum adanya penyelesaian atas sengketa ketenagakerjaan yang menurut mereka telah berlangsung cukup lama.
PBH PERADI Pekanbaru bertindak sebagai kuasa hukum AYP. Menurut mereka, sejak awal penyelesaian sengketa telah diupayakan melalui mekanisme bipartit atau perundingan antara pekerja dan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun hingga kini, proses tersebut disebut belum membuahkan kesepakatan.
Ketua Tim Penanganan Perkara PBH PERADI Pekanbaru, Erefin Krisna Putra, SH, mengatakan pihaknya tetap menghormati upaya penyelesaian secara musyawarah. Meski demikian, ia menilai proses negosiasi tidak seharusnya terus mengalami penundaan karena menyangkut hak-hak normatif pekerja.
"Kami menghormati apabila pihak Rumah Sakit Syafira menghendaki penyelesaian secara musyawarah. Namun sangat disayangkan apabila dalam praktiknya proses negosiasi justru terus mengalami permintaan pengunduran waktu.